Palu – Dosen Sejarah Universitas Tadulako (Untad), Haliadi, S.S., M.Hum., Ph.D., memaparkan latar belakang historis peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI) yang disebutnya tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik Orde Lama pasca Pemilu 1955.
Dalam wawancara bersama Faktasulteng.id, Rabu (1/9/2025), Haliadi menjelaskan bahwa Presiden Soekarno saat itu menggagas konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) untuk merangkul kekuatan politik besar, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurutnya, PKI merupakan kekuatan dengan basis massa luas, namun secara historis beberapa kali gagal merebut kekuasaan melalui upaya kudeta sejak 1926 hingga 1965. “PKI berusaha masuk ke pusaran kekuasaan negara, tetapi selalu menemui kegagalan. Situasi politik era Soekarno yang mengakomodasi banyak ideologi memberi ruang bagi gerakan tersebut berkembang,” ujarnya.
Haliadi menyoroti fase kelam ketika sejumlah perwira tinggi TNI AD diculik, dibunuh, dan jasadnya dibuang ke Lubang Buaya. Korban peristiwa itu antara lain Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen Siswondo Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu Pierre Tendean.
“Mereka menjadi korban dari perebutan pengaruh dan ideologi. Peristiwa ini bukan sekadar aksi kekerasan, tetapi bagian dari pertarungan politik yang sangat tajam,” jelasnya.
Ia juga menilai sikap Presiden Soekarno saat itu dinilai sebagian pihak memberi ruang berkembangnya gerakan tersebut. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan Jenderal Soeharto yang mengambil alih kendali politik dan militer dengan alasan penyelamatan negara.
“Situasi yang terjadi kemudian membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan,” tambahnya.
Haliadi menegaskan, G30S/PKI bukanlah peristiwa tunggal, melainkan puncak dari konflik ideologi panjang yang mewarnai perjalanan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. (Abdy)