Faktasulteng.id, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menerima audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Senin, 15 September 2025. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat penyiaran lokal, melawan arus hoaks, dan menyiapkan sistem informasi kebencanaan yang lebih cepat.
Hadir tujuh komisioner KPID Sulteng yang baru dilantik, yaitu Sepryanus Tolule, Muhammad Ramadhan Tahir, Andi Kaimuddin, Muhammad Faras Muhadzdzib L., Rachmat Caisaria, Yeldi S. Adel, dan Mita Meinansi. Ketua KPID Sulteng, Andi Kaimuddin, memaparkan sejumlah langkah yang sudah ditempuh sejak pelantikan pada 4 Agustus lalu, mulai dari kerja sama dengan kampus untuk magang mahasiswa, kunjungan ke lembaga penyiaran publik, pendataan lembaga penyiaran, hingga menjalin kemitraan dengan pihak swasta.
Selain itu, KPID menyiapkan program strategis, di antaranya pembentukan kelompok perempuan penyiaran bersama organisasi perempuan dan PKK, program KPID Goes to Campus and School, penyelenggaraan Sekolah P3SPS untuk memperkuat regulasi penyiaran, serta penyediaan iklan layanan masyarakat yang akan menggandeng 42 radio dan 35 televisi di 13 kabupaten/kota.
Salah satu rencana unggulan yang diusung adalah penerapan Early Warning Broadcast System (EBS), sistem peringatan dini bencana berbasis siaran digital. Teknologi ini mampu menyebarkan informasi kebencanaan hanya dalam tiga detik pascakejadian, dengan pesan darurat yang langsung muncul di televisi. Jika terwujud, Sulawesi Tengah akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan sistem peringatan dini kebencanaan melalui penyiaran digital.
Gubernur Anwar Hafid menyampaikan dukungan penuh terhadap terobosan tersebut. Ia menegaskan, lembaga penyiaran memiliki peran penting di tengah maraknya hoaks di media sosial.
“Sekarang ini hoaks sudah luar biasa, bahkan sering memicu keresahan masyarakat. Karena itu saya sangat mendukung ajakan KPID agar masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, karena media penyiaran jauh lebih terjamin dari hoaks dibandingkan media sosial,” kata Anwar.
Ia juga menekankan perlunya membangun budaya tanggap bencana di daerah rawan seperti Sulawesi Tengah. “Daerah kita adalah wilayah rawan bencana. Masyarakat harus dibiasakan untuk selalu siap dan berani tanggap. Informasi yang cepat dan akurat adalah kuncinya,” ujarnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kolaborasi antara KPID dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat literasi media, menangkal hoaks, dan mengembangkan sistem informasi kebencanaan berbasis siaran digital. (**)