Faktasulteng.id, Palu – Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari Komisi I DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep) terkait usulan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (PBI-Jamkesda) tahun 2025 dan 2026. Pertemuan berlangsung di Gedung VIP DPRD Sulteng, Bidarawasia, Rabu, 17 September 2025.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh Hidayat Pakamundi, didampingi wakil ketua dan anggota, antara lain Zalzulmida A. Djanggola, S.H., M.Kn, Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si, serta Winiar Hidayat Lamakarate, SE. Dari DPRD Bangkep hadir Wakil Ketua Komisi I, Rusdin Sinaling, bersama anggota Basri Liato, Habibullah Salomo, S.Kep, Veririanus Lamasang, dan Rutdiansy Malonta, S.Sos., M.A.P. Pertemuan turut diikuti perwakilan Dinas Kesehatan dan BPKAD.
Hidayat menyampaikan apresiasi atas kedatangan rombongan DPRD Bangkep. Ia menegaskan, jaminan kesehatan daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah.
“Seluruh masyarakat Sulawesi Tengah di manapun di wilayah Indonesia jika berobat maka pemerintah daerah Sulawesi Tengah punya kewajiban untuk menanggung biayanya. Tentunya ada kriteria, kriterianya mungkin kelasnya, kelasnya kelas tiga atau nanti bisa mungkin naik kelas tapi mungkin menambah selisih dan lain sebagainya,” ujar Hidayat.
Ia menambahkan, kerja sama dengan BPJS menjadi salah satu skema untuk memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan. “Sekarang rumah sakit di Sulawesi Tengah yang berkunjung kurang lebih 200–300 per hari, sekarang meningkat 100 persen menjadi 600–700 orang per harinya. Semangat ini bukan hanya semangat, tapi tetap harus dibarengi dengan perbaikan dari sisi sarana dan prasarana,” ujarnya.
Menurutnya, penambahan kuota PBI-Jamkesda bagi Kabupaten Bangkep menjadi isu penting yang perlu diperjuangkan di tingkat provinsi.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Dr. I Nyoman Slamet, menekankan pentingnya inovasi daerah dalam mendukung program kesehatan.
“Keluarga masyarakat ada beban moral kita dalam hubungannya dengan program pemerintah efisiensi tuntutan masyarakat. Di sisi lain kami sangat mendukung harapan dari teman-teman DPRD Bangkep. Ayo kita bersama buat program yang mungkin tidak hanya sudah menjadi program gubernur kita tapi ada program baru, program kita dari masing-masing daerah,” kata Nyoman.
Ia mencontohkan, pemerintah daerah bisa mengalokasikan APBD untuk menyiapkan tenaga medis melalui beasiswa pendidikan. “Misalnya salah satu contoh berani tidak kita menyiapkan atau menggunakan APBD kita untuk menyekolahkan anak-anak saya menjadi tenaga medis yang dibutuhkan di sana, sehingga nanti bisa kembali ke daerah masing-masing lagi,” ujarnya.
Nyoman juga mengingatkan pentingnya pencegahan penyakit di tingkat layanan dasar. “Berani tidak kita mengajak masyarakat nanti sakit ke rumah sakit mereka kontrol dulu agar tidak sakit sehingga kita fungsikan puskesmas, dan fungsi rumah sakit itu bukan sebagai tempat berobat tapi sebagai mall kesehatan. Paling bagus program itu kita dorong bersama bahwa tidak lagi mengajak masyarakat berobat ke rumah sakit tapi mengecek kesehatan sebelum dia sakit atau membiasakan pola hidup sehat,” jelasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa tambahan kuota PBI-Jamkesda harus disesuaikan dengan jumlah penduduk. “Sinergi antar-DPRD sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dapat dirasakan manfaatnya secara merata, termasuk oleh masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan,” kata Nyoman. (Abdy HM)