Palu, Faktasulteg.id – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah, Novalina, turun langsung memantau pelaksanaan ujian seleksi tahap II Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Auditorium Universitas Tadulako (Untad), Palu, Kamis (8/5). Kehadiran Novalina yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng, Adiman, menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam mengawasi jalannya seleksi agar berjalan bersih dan terpercaya.
Di hadapan ratusan peserta ujian, Novalina memberikan semangat dan arahan. Ia meminta para peserta untuk fokus mengerjakan soal, tidak terpengaruh oleh peserta lain, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.
“Kerjakan soal dengan sebaik-baiknya, teruslah berdoa dan berharap kepada Allah SWT untuk mendapatkan hasil terbaik. Ingat, kelulusan PPPK ini sepenuhnya murni dan tidak ada campur tangan pihak manapun,” tegas Novalina.
Ia juga mengingatkan para peserta untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. “Jangan percaya jika ada yang menjanjikan kelulusan. Hasil ujian bisa langsung diketahui setelah selesai. Percaya diri dan tetap berdoa,” imbuhnya.
Berdasarkan data BKD Sulteng, sebanyak 2.035 peserta mengikuti seleksi tahap II PPPK Pemprov Sulteng. Mereka terdiri dari pelamar untuk formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Pemprov Sulteng Buka 5.330 Formasi PPPK 2024
Pada tahun anggaran 2024 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuka total 5.330 formasi untuk rekrutmen PPPK. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Rincian formasi yang dibuka meliputi 2.117 posisi untuk tenaga guru, diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga pendidik di berbagai jenjang dan wilayah, termasuk daerah terpencil. Selain itu, dibuka 624 formasi untuk tenaga kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara merata. Formasi terbanyak dialokasikan untuk tenaga teknis, mencapai 2.589 posisi, mencakup berbagai bidang strategis dalam pemerintahan.
Rekrutmen PPPK ini menjadi bagian dari program nasional untuk memperkuat sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Pemprov Sulteng menegaskan seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengawasan ketat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Ombudsman dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk memastikan integritas seleksi.