Faktasulteng.id, Palu – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto kini diterpa gelombang kritik. Ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan massal usai menyantap makanan dari program ini.
Kasus yang terjadi di Yogyakarta, dengan hampir 1.000 siswa menjadi korban. Gubernur DIY menyebut permasalahan berakar dari keterbatasan dapur, waktu persiapan yang singkat, serta lonjakan pesanan tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai.
Di Garut, Jawa Barat, Dinas Kesehatan mencatat lebih dari 500 pelajar keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Sementara di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sebanyak 314 siswa SD hingga SMA dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah menyantap hidangan serupa.
Respon Pemerintah Pusat
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah telah bergerak cepat memulihkan korban dan melakukan evaluasi total terhadap dapur penyedia makanan.
“Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) kini menargetkan zero incident melalui pembenahan dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
DPR Soroti Menu dan Bahan Baku Lokal
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menekankan pentingnya penyesuaian menu dengan selera anak. Ia menilai makanan yang tidak habis berisiko mengurangi tujuan utama program, bahkan bisa berdampak pada pemborosan.
“Keberhasilan MBG tidak hanya soal kesehatan anak, tapi juga memberi multiplier effect bagi perekonomian rakyat. Karena itu bahan baku sebaiknya diprioritaskan dari petani dan pedagang lokal,” tegas Felly.
BGN Akui Hentikan Dapur Bermasalah
Kepala BGN, Dadan Hindayana, merespons desakan sejumlah pihak, termasuk Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang meminta program MBG dihentikan sementara.
“Kami sudah menghentikan sementara SPPG yang bermasalah. Namun BGN tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi. Evaluasi hanya bisa dilakukan pada aspek anggaran dan operasional,” jelas Dadan.
Masa Depan Program MBG
Rangkaian kasus keracunan ini membuat program MBG berada dalam sorotan tajam. Padahal, program tersebut dirancang bukan hanya untuk menyehatkan anak-anak, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan petani, nelayan, dan pedagang lokal.
Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah pusat dalam memperbaiki tata kelola program. Tanpa pengawasan ketat, MBG yang digadang sebagai program unggulan bisa berubah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan generasi muda Indonesia. (Abdy HM)