Faktasulteng.id, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menilai pengelolaan tambang rakyat harus diarahkan pada model berbasis koperasi yang ramah lingkungan. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara khusus bersama CNN, Jumat, 12 September 2025.
Menurut Anwar, Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari nikel, tembaga, emas hingga potensi minyak bumi. Namun, ia mengingatkan bahwa keberlimpahan itu bisa menjadi bencana jika tidak dikelola secara bijak.
“Tantangan yang paling krusial adalah bagaimana kita mengelola lingkungan. Baik hutan, perkampungan, perkotaan, maupun kualitas udara. Kehadiran industri tambang harus dimaknai sebagai peluang sekaligus tanggung jawab besar bagi kita semua,” ujarnya.
Gubernur menyoroti maraknya praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian masif dilakukan masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah perlu hadir dengan memberikan jalan keluar melalui legalisasi tambang rakyat.
“Daripada dibiarkan ilegal yang akhirnya hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik, lebih baik kita tertibkan dan beri solusi. Melalui izin pertambangan rakyat, koperasi bisa diberikan kewenangan mengelola lahan tertentu, misalnya 10 hektare per koperasi. Dengan cara ini, masyarakat tetap mendapat manfaat ekonomi, sementara pemerintah bisa menjaga kelestarian lingkungan,” kata Anwar.
Ia menambahkan, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, hingga masyarakat desa.
“Yang kita inginkan adalah tambang rakyat untuk rakyat, bukan tambang rakyat yang justru merugikan rakyat. Saya optimis jika semua bergerak bersama, Sulawesi Tengah akan mampu menjadi contoh tata kelola pertambangan rakyat yang berkeadilan dan ramah lingkungan,” tegasnya. (**)