Faktasulteng.id – Nilai impor senjata Indonesia meroket tajam sepanjang paruh pertama tahun ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, periode Januari–Juli 2025, belanja senjata dari luar negeri mencapai US$ 65,04 juta atau setara Rp 1,06 triliun (kurs Rp 16.424/US$). Angka itu melonjak hampir 44 persen dibanding periode sama tahun lalu yang hanya US$ 45,2 juta atau Rp 742,39 miliar.
Kenaikan ini memperlihatkan geliat baru Indonesia dalam memperkuat sistem pertahanan. Dalam kategori senjata militer dengan kode HS 93019000—mencakup revolver, pistol, hingga senjata api lain—nilai impor menembus US$ 46,83 juta. Uni Emirat Arab menjadi pemasok terbesar dengan kontribusi US$ 25,84 juta, disusul Amerika Serikat (US$ 11,58 juta), Italia (US$ 7,3 juta), serta negara lain (US$ 2,03 juta).
Kategori berikutnya, bom, granat, torpedo, ranjau, rudal, dan amunisi perang (HS 93069010), tercatat US$ 17,84 juta. Prancis tampil dominan dengan suplai senilai US$ 12,66 juta, sementara Republik Cheska menyumbang US$ 2,52 juta, Korea Selatan US$ 1,67 juta, dan sisanya US$ 979,82 ribu. Dominasi Prancis menandai kian eratnya relasi pertahanan Indonesia–Eropa.
Adapun amunisi lain (HS 93069090), seperti peluru dan cartridge wads, mencatat nilai impor US$ 358,67 ribu. Amerika Serikat memimpin dengan US$ 255,09 ribu, diikuti Korea Selatan (US$ 103,5 ribu), Jepang (US$ 73), serta negara lain dengan nilai kecil. Meski porsinya tak sebesar kategori lain, kebutuhan amunisi tetap dianggap vital dalam menjaga kesiapan tempur.
Lonjakan impor senjata ini tak bisa dilepaskan dari agenda modernisasi alutsista yang tengah digenjot pemerintah. Di tengah dinamika geopolitik Asia Tenggara, belanja pertahanan Indonesia bukan hanya soal memperbarui peralatan militer, melainkan juga memperkuat kemitraan strategis dengan negara pemasok, mulai dari Timur Tengah hingga Eropa dan Asia.
Secara keseluruhan, impor senjata Indonesia sepanjang Januari–Juli 2025 menembus lebih dari Rp 1 triliun. Catatan itu sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja pertahanan cukup aktif di kawasan. (**)