Faktasulteng.id, Palu – Aksi demonstrasi kembali digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (8/9/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dari sejumlah aliansi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Komunitas Anti Korupsi Sulteng, serta Koalisi Rakyat Anti Korupsi Sulteng.
Koordinator lapangan, Raslin, menjelaskan bahwa aksi tersebut berfokus pada perjuangan nasib guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis Kabupaten Donggala yang hingga kini belum memiliki kepastian status kepegawaian. Dari sekitar 1.974 data yang telah dimasukkan ke tim verifikasi, hanya sekitar 1.860 yang dinyatakan lolos. Artinya, terdapat kurang lebih 560 orang yang belum jelas nasibnya dalam pengajuan nomor induk kepegawaian.
“APBD seharusnya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti memperhatikan nasib guru. Mereka sudah berkontribusi besar dalam mencerdaskan anak bangsa,” tegas Raslin.
Ia juga menyoroti tingginya anggaran konsumsi di DPR yang disebut mencapai Rp7–8 miliar per bulan. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya bisa dipangkas dan dialihkan untuk membantu para guru serta tenaga pendidikan.
Dalam pernyataannya, aliansi menegaskan akan menjadwalkan demonstrasi lanjutan dalam waktu dekat. Meski demikian, untuk saat ini fokus perjuangan diarahkan pada persoalan guru di Donggala.
Aksi yang berlangsung damai itu mendapat respons langsung dari Anggota DPRD Sulteng Fraksi Demokrat, Hidayat Pakamundi. Ia menyampaikan sikap positif dengan menginstruksikan agar segera dilakukan pendataan ulang terhadap nama-nama guru dan tenaga teknis yang belum terverifikasi. Data tersebut diharapkan bisa diajukan paling lambat besok.
Tuntutan massa pun dipenuhi, dan hal ini dianggap sebagai bentuk tanggapan cepat DPRD terhadap aspirasi yang disuarakan oleh aliansi masyarakat sipil. (Abdy HM)