BKPSDM Diminta Buka Suara, Fraksi Demokrat Pertanyakan Hilangnya 1.171 Honorer dari Usulan ke KemenPAN-RB

Faktasulteng.id, PALU – Desakan terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palu kian menguat setelah terungkapnya fakta bahwa 1.171 tenaga honorer tidak pernah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, menilai temuan tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut masa depan ribuan honorer yang telah lama mengabdi pada pelayanan publik di kota ini.

Abdurahim mendesak BKPSDM memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan tidak masuknya ribuan honorer dalam daftar usulan resmi. Ia menegaskan bahwa langkah klarifikasi tidak bisa ditunda. Bila BKPSDM tetap bungkam, ia bersama pimpinan DPRD menyatakan siap berangkat ke KemenPAN-RB maupun Kemendagri untuk melaporkan persoalan tersebut, termasuk dugaan keberadaan honorer siluman yang mencuat setelah temuan ini diungkapkan Komisi A.

Temuan itu sendiri muncul dari kunjungan kerja Komisi A ke KemenPAN-RB. Wakil Ketua Komisi A, Ucu Susanto, mengaku terkejut setelah menerima penjelasan langsung dari pejabat kementerian bahwa 1.171 honorer Kota Palu tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM. Ia menilai kondisi ini sangat merugikan, sebab tanpa masuknya nama-nama tersebut dalam usulan, mereka secara otomatis tidak dapat diproses dalam penataan tenaga non-ASN. Risiko administratif ini, kata Ucu, dapat berdampak besar bagi masa depan para honorer yang selama ini menanti kepastian status.

Pertemuan di kementerian itu turut dihadiri Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Himah, yang menyatakan kekecewaannya karena kelalaian administrasi semacam ini berpotensi menghilangkan hak ratusan tenaga honorer. Ucu juga menyesalkan absennya BKPSDM dalam pertemuan penting tersebut. Menurutnya, pada rapat dengar pendapat sebelumnya BKPSDM hadir, namun justru tidak mendampingi rombongan dalam agenda krusial tersebut sehingga rombongan DPRD hanya didampingi oleh Inspektorat.

DPRD Kota Palu memastikan akan segera memanggil BKPSDM untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh terkait hilangnya ribuan honorer dari usulan resmi. “Nasib ribuan honorer ini tidak boleh dikorbankan. Kami akan memastikan akar masalahnya ditemukan dan diselesaikan,” ujar Ucu. Ia menegaskan, tidak boleh ada satu pun honorer yang dirugikan akibat kelalaian administrasi, dan DPRD berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas.