Gubernur Tegaskan Penanganan Korban Gempa Tetap Berjalan Meski Masa Tanggap Darurat Berakhir

Faktasulteng.id, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi pascagempa yang melanda Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/7/2026). Rapat membahas perkembangan penanganan pascagempa 16 Juni 2026, evaluasi masa tanggap darurat, transisi menuju masa pemulihan, percepatan pendataan kerusakan, serta strategi penanganan masyarakat terdampak. Data BNPB mencatat sebanyak 4.210 unit rumah terdampak akibat gempa tersebut.

Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur menegaskan bahwa berakhirnya masa tanggap darurat tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dalam menangani masyarakat terdampak. Menurutnya, perubahan status dari tanggap darurat menuju masa transisi hanya merupakan mekanisme administratif, sementara komitmen pemerintah harus tetap berlanjut hingga seluruh warga pulih.

“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apapun statusnya. Mau status tanggap darurat, transisi, atau status lainnya, itu sesungguhnya hanya istilah administratif. Yang paling penting, penanganan terhadap masyarakat tidak boleh menurun. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Gubernur juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh pihak diminta memastikan data kerusakan rumah, tingkat kerusakan, serta kebutuhan masyarakat terdampak telah terverifikasi.

“Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data yang kita miliki sudah lengkap dan valid, termasuk tingkat kerusakan rumah masyarakat. Karena ketika kita masuk tahap pemulihan, semuanya akan bergantung pada data yang akurat,” ujarnya.
Selain itu, Anwar Hafid menyebut pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi kebutuhan paling mendesak, khususnya bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Huntara yang dimaksud merupakan bangunan semi permanen yang layak ditempati sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

“Tentu yang paling mendesak sekarang adalah hunian sementara. Bukan lagi tenda, tetapi huntara semi permanen yang bisa digunakan masyarakat dalam waktu cukup panjang. Jangan sampai bantuan pembangunan berhenti di tengah jalan karena hal itu dapat memicu keresahan masyarakat. Sebelum pembangunan selesai, harus ada kepastian bantuan lanjutan atau alternatif pembiayaan lain,” katanya.
Berdasarkan infografis BNPB, total 4.210 unit rumah terdampak terdiri atas 4.012 unit di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu. Berdasarkan tingkat kerusakan, tercatat 2.551 rumah mengalami kerusakan ringan, 1.195 rumah rusak sedang, dan 266 rumah rusak berat.

Sementara itu, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju masa pemulihan. Ia menjelaskan gempa bumi mengakibatkan tiga korban jiwa di Kabupaten Sigi, sementara 266 unit rumah rusak berat menjadi prioritas pembangunan hunian sementara.

Selain itu, pemerintah daerah telah memulihkan akses jalan menuju wilayah Lembah Tongoa sehingga kembali dapat dilalui kendaraan, serta terus memperbaiki layanan distribusi air bersih di sejumlah wilayah terdampak.

“Kami memang sudah masuk masa transisi, tetapi seluruh pekerjaan yang belum selesai saat masa tanggap darurat tetap kami lanjutkan. Fokus kami sekarang adalah percepatan pemulihan agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sigi Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si., Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, S.Pd., Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Ir. Asbudianto, S.T., M.Si., AIFO-P, Kepala Stasiun BMKG, unsur Forkopimda, serta seluruh pihak terkait yang terlibat dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah.