Dua Aksi, Satu Hari: HMI-MPO Minta Evaluasi MBG, Gapembi dan Relawan Justru Desak Program Tetap Berjalan

PALU, Faktasulteng.id – Dua aksi dengan sikap berbeda terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mewarnai Kota Palu pada Jumat, 10 Juli 2026. Di satu sisi, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Palu mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Sulawesi Tengah bersama Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis Sulteng meminta program tetap dilanjutkan, sembari mendorong perbaikan tata kelolanya.

Dua aksi yang berlangsung di hari yang sama itu memperlihatkan perbedaan cara pandang terhadap salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, keduanya memiliki titik temu: sama-sama menuntut tata kelola MBG yang lebih baik.

HMI-MPO: Evaluasi Menyeluruh
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Palu, Ahmad Rahim, mengatakan aksi yang mereka gelar merupakan bentuk keresahan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

Menurut dia, HMI-MPO membawa sebelas tuntutan yang mencakup isu nasional hingga persoalan daerah, mulai dari evaluasi total Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan pemborosan anggaran, pencabutan kenaikan harga BBM, penolakan revisi Undang-Undang Polri, penolakan dwifungsi ABRI, stabilisasi ekonomi, penegakan Pasal 33 UUD 1945, penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah, hingga penyelesaian perkara masyarakat Mayayap, Kabupaten Banggai, yang terdampak aktivitas PT Indonesia Morowali Industrial (IMNI).

"Kami tidak menolak MBG secara total, tetapi kami meminta evaluasi terhadap tata kelolanya. Program ini harus tepat sasaran, dikelola secara baik, sesuai standar operasional, dan bebas dari praktik korupsi maupun kepentingan tertentu," kata Ahmad.

Ia juga meminta pemerintah daerah membentuk regulasi yang mengatur persoalan LGBT sesuai dengan pandangan organisasi tersebut.

Gapembi: MBG Jangan Dihentikan
Berbeda dengan HMI-MPO, ratusan peserta yang tergabung dalam Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis Sulawesi Tengah bersama Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Sulteng menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan MBG.

Sekretaris Gapembi Sulteng, Rian Suparman, mengatakan pihaknya tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. Namun, menurut dia, solusi yang dibutuhkan adalah pembenahan tata kelola, bukan penghentian program.

"Kami mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan MBG," kata Rian.

Ia menjelaskan, salah satu tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut adalah memastikan Program MBG tetap berjalan dan moratorium penambahan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera dicabut agar operasional dapur tidak terhambat.

Menurut Rian, Gapembi juga mendukung langkah pemerintah memberantas praktik korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, proses penegakan hukum itu tidak boleh berdampak pada terhentinya pelayanan kepada masyarakat maupun aktivitas para mitra penyelenggara.

"Bukan hanya siswa penerima MBG yang terdampak, tetapi juga relawan dapur, mitra penyedia bahan pokok, hingga yayasan pengelola dapur MBG," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Relawan MBG menyampaikan delapan poin tuntutan kepada DPRD Sulawesi Tengah, yaitu:

• Mendukung Program Makan Bergizi Gratis terus dilanjutkan.
• Mendukung perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional.
• Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan MBG.
• Meminta kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG.
• Meminta transparansi kebijakan penghentian insentif fasilitas SPPG selama masa libur.
• Meminta perlindungan terhadap investor dan keberlangsungan usaha mitra MBG di seluruh Indonesia.
• Mendesak BGN mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tidak mandek.
• Meminta penjelasan resmi mengenai keterkaitan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang telah ditandatangani.
  DPRD: Aspirasi Akan Diteruskan ke Pusat
• Aspirasi massa diterima Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Rahmawati M. Nur. Ia mengungkapkan, dua hari sebelumnya DPRD juga menerima aksi yang mengangkat isu serupa, yakni persoalan gaji tenaga PTIGAK dan evaluasi pelaksanaan MBG.

Rahmawati mengaku membatalkan agenda lain demi menemui massa yang datang menyampaikan aspirasi.

"Terus terang saya hari ini ada agenda pemberdayaan perempuan. Tetapi karena mendapat informasi ada aksi ini, saya membatalkan agenda tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada ibu-ibu yang hadir menyampaikan aspirasi," ujarnya.

Ia menyebut antusiasme para relawan menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap pemenuhan gizi anak-anak di Sulawesi Tengah.

Rahmawati juga berupaya menenangkan kekhawatiran para peserta aksi terkait keberlangsungan program.

"Tenang ibu-ibu, selama Pak Prabowo masih presidennya, program ini tidak akan ditutup."
Menurut dia, MBG bukan hanya dibutuhkan untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat, khususnya perempuan.

"Kalau bicara kondisi negara dan daerah hari ini, program MBG saya rasa tidak akan pernah ditutup. Pertama, karena sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kedua, program ini membuka lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu. Tadi ibu-ibu sudah menyampaikan banyak yang membutuhkan pekerjaan, bahkan banyak yang berstatus janda. Itu juga harus menjadi perhatian," katanya.

Rahmawati memastikan seluruh tuntutan yang telah disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan DPRD hingga pemerintah pusat.

"Apa yang menjadi aspirasi ibu-ibu Insya Allah kami tampung dan kami sampaikan kepada pimpinan. Karena ini merupakan program pemerintah pusat, aspirasi ini juga akan kami teruskan ke pusat. Saya yakin program ini tidak akan pernah ditutup," ujarnya.

Satu Program, Dua Perspektif
Dua aksi yang berlangsung di hari yang sama menunjukkan adanya dua perspektif terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

HMI-MPO menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan. Sementara Gapembi bersama Aliansi Relawan MBG menilai program harus tetap berjalan karena telah memberi manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi relawan dapur, pelaku UMKM, petani, penyedia bahan pangan, hingga yayasan penyelenggara.

Meski berbeda dalam pendekatan, kedua kelompok sama-sama menuntut pemerintah memperbaiki tata kelola MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat. (Ananda)