Direktur Baru RS Undata Dilantik, Pemprov Sulteng Fokus Benahi Pelayanan dan Tambah Fasilitas

Faktasulteng.id, PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi melantik dr. Jumriani, M.H sebagai Direktur Utama RSUD Undata Palu,  Senin (4/05/2026). Pelantikan dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Arniwaty Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, di Aula RSUD Undata Palu. Dalam konferensi pers usai pelantikan, pemerintah menegaskan fokus utama kepemimpinan baru adalah peningkatan pelayanan, penguatan sistem rujukan, serta pengembangan kapasitas rumah sakit yang saat ini disebut dalam kondisi penuh.

Pelayanan Jadi Prioritas Utama
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa tugas utama manajemen baru adalah memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Yang pertama saya menyampaikan bahwa tugas utama adalah tentu paling utama dalam pelayanan. Pelayanan lebih ditingkatkan, lebih diperbaiki kualitasnya,” ujarnya.

Direktur Utama RS Undata yang baru, dr. Jumriani, juga menegaskan bahwa pelayanan akan menjadi fokus program kerjanya.

“Pelayanan itu inti. Mulai dari pelayanan, kebersihan, ini semua menjadi pekerjaan rumah besar bagi saya,” ujarnya.

Penguatan Sistem Rujukan Pasien
Pemerintah provinsi mendorong rumah sakit kabupaten/kota agar menangani pasien sesuai kemampuan masing-masing fasilitas kesehatan, sehingga rujukan ke RS Undata hanya dilakukan untuk kasus tertentu.

“Kalau masih bisa ditangani di daerah, tidak usah dirujuk dulu ke sini, kecuali kasus tertentu seperti jantung, tumor, atau kelainan darah,” jelas Wakil Gubernur.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban RS Undata sekaligus meningkatkan fungsi rumah sakit daerah di Sulawesi Tengah.

Penambahan Ruang Inap dan Rumah Sakit Baru
Dalam upaya meningkatkan pelayanan, Pemprov Sulteng berencana menambah ruang rawat inap guna memperbesar kapasitas rumah sakit.

“Kami pemerintah provinsi akan menambah lagi ruang rawat inap supaya bisa menjadi rumah sakit yang lebih kapabel,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan rumah sakit dengan standar lebih tinggi pada tahun 2027 yang difokuskan pada layanan spesialis kanker, jantung, saraf, dan ginjal dengan dukungan pemerintah pusat.

Persiapan Penerapan Sistem KRIS BPJS
Pemerintah juga menjelaskan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS di RS Undata.

“KRIS itu kelas rawat inap standar, jadi tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3, tetapi disatukan dengan standar yang sama,” jelas Wakil Gubernur.

Dalam sistem ini, satu kamar akan diisi maksimal empat pasien lengkap dengan fasilitas AC, kamar mandi, serta pemisahan pasien laki-laki dan perempuan. Saat ini beberapa ruang KRIS sudah tersedia, namun penerapan penuh masih menunggu kebijakan BPJS.

Pengadaan Obat Masih Berproses
Menjawab keluhan masyarakat terkait ketersediaan obat, pemerintah menyebut pengadaan masih berjalan sesuai prosedur resmi.

“Kami masih proses tender, semua dilakukan sesuai aturan melalui e-katalog,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan seluruh proses harus melalui mekanisme LKPP dan tidak dapat dilakukan di luar aturan yang berlaku.

Pelayanan Sabtu Tetap Dibuka
Dalam konferensi pers juga disampaikan bahwa pelayanan RS Undata, termasuk poli, tetap dibuka pada hari Sabtu.

“Mulai hari Sabtu ini tetap ada pelayanan, dengan pengaturan oleh manajemen rumah sakit,” ujar Wakil Gubernur.

Direktur RS Undata menambahkan pelaksanaan layanan Sabtu akan dikoordinasikan lebih dulu dengan tenaga medis.

“Saya harus bicarakan dulu dengan semua staf dokter agar pelayanan hari Sabtu bisa berjalan dengan baik,” jelas dr. Jumriani.

Jasa Tenaga Kesehatan Dibayar Setelah Verifikasi
Terkait jasa pelayanan tenaga kesehatan, pemerintah menjelaskan pembayaran tetap dilakukan sesuai mekanisme verifikasi BPJS.

“Setelah verifikasi dan validasi, insyaallah tanggal 20 sampai 25 jasa pelayanan dibayarkan,” ujarnya.

Pemerintah memastikan jasa pelayanan merupakan hak tenaga kesehatan dan tetap dibayarkan sesuai prosedur yang berlaku.

Penunjukan Direktur Sesuai Seleksi
Pemprov Sulteng menegaskan penunjukan Direktur RS Undata dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.

“Sesuai aturan lelang jabatan, siapa yang menjadi pemenang, itu yang dilantik,” jelas Wakil Gubernur.

Program 100 Hari Kerja
Dalam program awalnya, dr. Jumriani menyatakan akan fokus pada pembenahan pelayanan secara bertahap bersama seluruh staf.

“Masih banyak yang harus dibenahi. Kami akan lakukan secara bertahap bersama seluruh staf,” ujarnya.

Ia juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.

“Kalau ada yang perlu diperbaiki, silakan disampaikan agar bisa kita benahi bersama,” tambahnya.

Dampak bagi Masyarakat Sulteng
Kebijakan pembenahan RS Undata dinilai penting bagi masyarakat Sulawesi Tengah karena rumah sakit tersebut merupakan rujukan utama provinsi. Perbaikan layanan, penambahan ruang rawat inap, ketersediaan obat, hingga pembukaan layanan Sabtu diharapkan meningkatkan akses kesehatan masyarakat.