Anak Muda Parigi Utara Gelar Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi, Soroti Ancaman Eksploitasi Alam di Parigi Moutong

Anak Muda Parigi Utara Gelar Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi, Soroti Ancaman Eksploitasi Alam di Parigi Moutong Anak Muda Parigi Utara menonton bersama Film Dokumenter Pesta Babi dan berdiskusi mengenai kondisi masyarakat di Papua serta situasi lingkungan dan ruang hidup masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong. Foto: Laila Hidayati.
Peristiwa

Bagikan Berita ini!

Faktasulteng.id, PARIGI MOUTONG – Anak muda Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), yang tergabung dalam organisasi Remaja Islam Masjid (Risma) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Parimo menggelar nonton bareng (nobar) sekaligus diskusi Film Dokumenter Pesta Babi pada Sabtu (30/5/2026) malam di halaman Kantor Kecamatan Parigi Utara. Kegiatan tersebut dihadiri puluhan pemuda yang antusias mengikuti pemutaran film dan diskusi mengenai kondisi masyarakat adat Papua serta kaitannya dengan situasi lingkungan di Kabupaten Parigi Moutong.

Film Dokumenter Pesta Babi belakangan menjadi perbincangan publik setelah diputar di sejumlah daerah di Indonesia. Film tersebut menyoroti persoalan perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua oleh korporasi dan negara. Dalam forum diskusi, para peserta menilai sejumlah persoalan dalam film memiliki keterkaitan dengan kondisi di Parigi Moutong, khususnya terkait eksploitasi alam, pembabatan hutan, dan maraknya aktivitas pertambangan.

Ketua GMNI Parimo, Rikwan Mariawan, selaku pemantik pertama dalam diskusi menyampaikan bahwa film tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat Parigi Moutong agar lebih siaga dan kritis terhadap berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam.

“Ini bukan bicara tentang Papua saja tapi ini juga berbicara tentang Kabupaten Parigi Moutong itu sendiri, Papua ini adalah gambaran bagaimana rezim otoriter saat ini yang dilakukan oleh pihak pemerintah itu secara paksa melakukan eksploitasi di tanah Papua sehingga ini menjadi gambaran kita kedepannya bahwasannya Kabupaten Parimo harus lebih siaga lagi perihal dengan program yang harus dipertimbangkan ketika itu dicanangkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Pemantik kedua diskusi, Randi Yusuf, menuturkan bahwa keterkaitan antara kondisi masyarakat Papua dan Parigi Moutong dapat dilihat dari munculnya wacana legalisasi tambang dan maraknya aktivitas pertambangan di wilayah Parimo.

“Saya pikir barangkali menjadi satu PR bagi kami khusunya pemuda bagaimana caranya memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Parimo bahwasannya kemajuan semua daerah itu tidak hanya bergantung pada satu titik yaitu tambang tetapi ada beberapa titik yang mungkin bisa menjadi pendapatan asli Kabupaten Parimo tergantung dari kultur wilayah dan masyarakatnya yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pemuda Parigi Utara perlu mengkaji kembali kebijakan pemerintah terkait pengelolaan wilayah di Kabupaten Parigi Moutong.

“Apa yang kita lihat dari film dokumenter pesta babi tadi itu pembabatan hutan secara liar kemudian adanya kolonialisme, militerisme, nah itu yang sekarang barangkali kami pemuda Parigi Utara perlu mengkaji kembali terkait yang dilakukan oleh pemerintah,” ucapnya.

Selain dihadiri pemuda lintas organisasi, kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Desa Toboli Barat, Jumran Jusman, yang turut memberikan pandangannya mengenai pengelolaan alam dan kondisi masyarakat setelah menyaksikan film dokumenter tersebut.

“Ini sebagai pembelajaran buat anak muda kedepan atau regenerasi yang akan datang bagaimana dia bisa mempertahankan alamnya. Karena jelas bahwa alam atau bumi dikuasasi sepenuhnya oleh negara ya jelas diperuntukan kepada rakyat seutuhnya namun kadang bertolak belakang antara masyarakat pada umunya di suatu daerah dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Jumran Jusman juga menyoroti persoalan pengelolaan hutan dan adanya pihak-pihak yang dinilai lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibanding kepentingan masyarakat.

“Pemerintah pusat punya hak juga mengelola hutan untuk kepentingan negara. Di sisi lain, apakah ada keberuntungan kepada masyarakat umum? Nah itu, jadi ini bertolak belakang. Sebenarnya, pemerintah mengimbangi cuma permasalahnnya banyak konglomerat yang diranah pemerintah menyusahkan masyarakat. Mereka lebih mencari keuntungan pribadi ketimbang rakyat itu,” jelasnya.

Ketua Risma Parigi Utara, Zulham, mengatakan ada sejumlah pelajaran yang dapat diambil pemuda Parigi Moutong dari tayangan Film Pesta Babi, khususnya terkait semangat persatuan masyarakat adat Papua dalam menjaga wilayah dan ruang hidup mereka.

“Ketika selesai menonton film Pesta Babi tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bagaimana masyarakat adat Papua bersatu menolak pergerakan dari pemerintah mengenai pembabatan hutan, jadi itu yang harus kita ikut bagi pemuda yang ada di Parigi Moutong mengikut persatuan masyarakat adat Papua apabila terjadi di wilayahnya kita,” tuturnya.

Ia juga berharap seluruh pemuda dan organisasi di Parigi Moutong dapat bersatu ketika menghadapi kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan lingkungan.

“Harapannya bagaimana menciptakan pemuda yang ada di Parimo khususnya di Parigi Utara ini untuk bersatu melawan ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dalam hal ini pembabatan hutan sesuai kajian (diskusi) film tadi itu wajib kita bersatu di semua kalangan pemuda, semua organisasi yang ada di Parimo,” tegasnya.

Salah satu peserta diskusi, Wafi, mengatakan sejumlah adegan dalam film tersebut dianggap relevan dengan kondisi di Parigi Moutong saat ini, khususnya terkait ancaman terhadap ruang hidup masyarakat.

“Dari awal sampai akhir saya menonton film, yang paling menarik tadi pas terakhir, kalimat bahwa pesta babi menjaga identitas dorang (masyarakat Papua), nah itu yang relate dengan situasi Parimo hari ini menurutku. Kita tidak bisa berkembang kalau misal ada investor atau pihak atas yang ambil alih, kita kan punya hutan lindung itu kan tempatnya masyarakat jadi misal kalau datang dorang (investor) itu ruang hidupnya masyarakat terancam itu yang jadi ketakutanku. Bisa jadi yang terjadi di Papua hari ini akan terjadi dengan kita besok di Parigi Moutong,” ungkapnya.

Peserta lainnya, Adi L Mepa, menilai kegiatan nobar dan diskusi tersebut memberi pemahaman baru mengenai kondisi masyarakat di Papua sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat di daerah lain.

“Kita mejadi tahu keadaan di Papua seperti apa kemudian menjadi siaga juga siapa tahu kejadian di Papua itu bisa terjadi juga di daerahnya kita jadi bisa menjadi pelajaran dan bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi nanti,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemuda Parigi Utara agar lebih kritis terhadap berbagai kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

“Harapannya bisa mempersatukan pemuda dalam satu pola pikir bahwa tidak selamanya program pemerintah itu bisa mensejahterakan rakyat. Semoga pemuda Parigi Utara, bisa mengambil pelajaran berharga dengan kejadian di Papua sehingga bisa menjadi wilayah yang bisa bermafaat untuk orang banyak,” tuturnya.

Di tengah pro dan kontra mengenai Film Dokumenter Pesta Babi, salah satu peserta yang aktif mengikuti diskusi juga menyampaikan dukungannya terhadap film tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu melihat isi film secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan.

“Menurutku tidak serta merta kita langsung tarik kesimpulan oh iyo ini negatif dan ini postif, tidak secepat itu harus tarik kesimpulan pasti ada benang merahnya untuk kita gali dan menurutku itu cari banyak referensi untuk tahu soal apa yang hari ini terjadi di Papua tapi Pesta Babi buka mata soal itu, pengetahuan kita soal oh ternyata ada praktik bisa dibilang genosida di Papua,” tegasnya.

Film Dokumenter Pesta Babi disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale sebagai hasil kolaborasi karya jurnalistik investigatif yang melibatkan Watchdoc, Jubi Media, Ekspedisi Indonesia Baru, dan Greenpeace. Film tersebut terus diputar di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi bahan diskusi di kalangan masyarakat terkait isu lingkungan, ruang hidup masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam.