AMPD Sulteng Minta DPRD Perkuat Program Berani Cerdas dan Berani Sehat, Bukan Menghentikan

Faktasulteng.id, PALU – Wacana penghentian sementara program Berani Cerdas dan Berani Sehat menuai penolakan. Ketua Angkatan Muda Penggerak Demokrat (AMPD) Sulawesi Tengah, Rizky Samadani, menegaskan DPRD seharusnya fokus memperkuat program tersebut, bukan mendorong penghentian, Minggu (26/4/2026). Ia menekankan bahwa kedua program ini merupakan bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan.

Rizky menyatakan, keberlanjutan program harus dijaga, terutama bagi kelompok kurang mampu. Ia menilai tidak tepat jika program yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat justru diwacanakan untuk dihentikan. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara.

“Jika ada kekhawatiran terhadap keberlanjutan program, maka solusinya bukan menghentikan, melainkan memperkuat melalui regulasi. Peraturan daerah dapat menjadi instrumen untuk menjamin program ini tetap berjalan, siapapun kepala daerahnya,” ujar Rizky.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, ia menilai lembaga legislatif semestinya hadir dengan solusi kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Rizky juga menyoroti potensi meningkatnya beban iuran BPJS mandiri jika program Berani Sehat dihentikan. Hal tersebut, kata dia, justru menunjukkan pentingnya kehadiran program dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.

“DPRD adalah representasi rakyat. Seharusnya hadir untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk mengisi kekosongan yang belum terakomodasi dalam program. Itu jauh lebih konkret daripada menghentikan program yang sudah berjalan,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, Rizky juga menekankan pentingnya program Berani Cerdas dalam membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan tinggi. Ia mengaku pernah mendampingi mahasiswa yang kesulitan biaya kuliah sebelum adanya intervensi program pemerintah.

“Kami pernah berada di posisi sulit itu. Karena itu, kami paham betul betapa berharganya program seperti Berani Cerdas. Jika ada dugaan penyimpangan, maka yang harus diperbaiki adalah sistemnya, bukan programnya yang dihentikan,” jelasnya.

Rizky menambahkan, eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan yang harus berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya dalam pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.