Bencana dan Logika Ekonomi Baru

Oleh : Salihudin ( Alumni ISPE FEB Untad 2025)

Banjir yang merendam berbagai provinsi di Sumatera November terakhir kembali memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi kita ketika berhadapan dengan alam. Air yang menggenangi 3 propinsi itu seperti guru tua yang keras kepala. Ia selalu kembali ke ruang kelas yang sama sampai muridnya benar-benar mengerti. Pelajaran yang diberikan kali ini bukan hanya soal cuaca ekstrem atau tata ruang yang berubah liar, tetapi tentang bagaimana ekonomi sebuah daerah merespons bencana secara terstruktur.

Pada Indef School of Political  Economy (ISPE)  di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako baru-baru ini, Dr. Moh. Ichwan Tandju memaparkan tentang disaster economics, atau ekonomi kebencanaan. Ia menjelaskan bahwa disiplin ini perlu diajarkan di perguruan tinggi karena pengalaman pahit Palu pada 28 September 2018 .Bencana itu menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya bicara tentang pasar, produksi, dan pendapatan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bertahan dalam guncangan besar.

Menurut Ichwan Tandju, bencana bergerak dalam tiga fase: pre-disaster, during disaster, dan post-disaster recovery. Ketiga fase ini sebenarnya adalah satu rangkaian, bukan tiga bab yang terpisah. Kualitas fase pertama menentukan seberapa parah fase kedua, dan bagaimana fase ketiga akan berlangsung. Banjir yang terjadi di Sumatera tersebut adalah bukti nyata ketika fase pertama—mitigasi—tidak dikelola dengan baik.

Pada fase pra-bencana, banyak daerah masih terjebak pada pola pembangunan yang menumpuk beton di mana-mana. Investasi infrastruktur sering mengejar aspek fisik, tetapi melupakan apa yang disebut sebagai resilience investment. Padahal, literatur internasional menegaskan bahwa mitigasi bukan pengeluaran, tetapi investasi bernilai ganda.

Studi berpengaruh dari National Institute of Building Sciences (NIBS) dalam laporan Natural Hazard Mitigation Saves menyebutkan bahwa setiap satu dolar AS yang ditanamkan dalam mitigasi dapat menghemat sekitar empat hingga enam dolar AS kerugian ekonomi di masa depan. (Lihat halaman 4 laporan ini https://www.nibs.org/projects/natural-hazard-mitigation-saves )

Jika prinsip dasar ini diterapkan, daerah-daerah rentan di Sumatera dan seluruh Indonesia  akan memperlakukan ruang terbuka hijau, zona resapan air, sistem drainase, dan pengendalian alih fungsi lahan sebagai elemen ekonomi, bukan sekadar urusan teknis Dinas PU atau Lingkungan Hidup. Saat mitigasi diabaikan, kerugian menjadi tak terhindarkan dan selalu lebih mahal.

Ketika banjir akhirnya datang, fase kedua (disaster impact) memukul ekonomi lokal secara brutal. Rantai pasok terganggu, pasar tidak beroperasi, jalan utama terputus, logistik tersendat, dan UMKM kehilangan pendapatan harian. Bagi keluarga berpendapatan rendah, kehilangan pemasukan dua atau tiga hari saja sudah cukup membuat mereka jatuh dalam apa yang disebut ekonom sebagai sudden poverty. Inilah bentuk nyata dari shock economics, ketika sebuah kejutan mendadak dapat merusak stabilitas rumah tangga.

Yang sering luput dari pembahasan adalah bahwa dampak fase kedua ini tidak pernah netral; Dampaknya merupakan pantulan kualitas fase pertama. Mitigasi yang lemah menghasilkan dampak yang besar, pemulihan yang panjang, dan kerugian ekonomi yang menggulung seperti gelombang kedua dari bencana itu sendiri.

Memasuki fase ketiga (post-disaster recovery) kebijakan ekonomi akan menentukan arah pemulihan. Banjir Sumatera bisa menjadi titik balik jika pemulihannya diarahkan dengan prinsip build back better, bukan sekadar membangun ulang seperti sebelumnya. Pemerintah daerah dapat mengubah strategi pembangunan menjadi risk-informed planning, memastikan setiap rencana tata kota dicek dengan matriks risiko banjir dan perubahan iklim. Infrastruktur wilayah harus bergerak ke arah resilient infrastructure: drainase kota yang adaptif, embung, rehabilitasi daerah aliran sungai, serta penataan kawasan bantaran sungai dengan adaptive zoning.

Di sisi lain, dunia usaha harus masuk dalam skema insentif. Pemerintah dapat memberi potongan pajak atau kemudahan perizinan bagi perusahaan yang menerapkan green infrastructure atau memperbaiki manajemen air di sekitarnya. UMKM perlu mendapatkan akses ke micro-insurance sebagai perlindungan ketika bencana menghapus pendapatan harian mereka. Banyak negara berhasil menekan tingkat kemiskinan pasca-bencana hanya dengan skema asuransi mikro berbasis kerentanan ini.

Yang sering tidak dibicarakan adalah pentingnya disaster supply chain management yaitu bagaimana logistik pangan, air bersih, obat-obatan, dan layanan dasar tetap bergerak dalam 24 jam pertama. Di banyak negara, rantai pasok bencana adalah jantung stabilitas ekonomi lokal. Seluruh daerah perlu membangun hal ini secara permanen, bukan musiman.

Pada akhirnya, banjir Sumatera adalah undangan untuk mengubah logika pembangunan kita. Bencana bukan hanya urusan alam tapi juga  adalah urusan ekonomi. Ekonomi kebencanaan memberi kita satu pesan bahwa kerugian bisa ditekan jika mitigasi diperkuat. Data sudah jelas, pelajaran sudah ada, dan pengalaman pahit sudah berulang kali kita alami.

Banjir hampir pasti akan datang lagi. Tetapi kerusakan ekonominya tidak harus sama jika kita berani memperbaiki cara berpikir hari ini.