Sekjend DPRD 5 Provinsi Penghasil Nikel, Menegaskan : ’Forum Ini Lahir dari Keresahan Lima Provinsi’’

Faktasulteng.id, Palu – Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel yang saat ini diketuai oleh Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Arus Abdul Karim, resmi dideklarasikan pada Minggu malam (7/12) . dan langsung menjadi wadah konsolidasi strategis bagi lima provinsi penghasil nikel terbesar. Sekretaris Jenderal Forum DPRD 5 Provinsi Penghasil Nikel yang juga Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Mislan Syarif, menegaskan bahwa forum yang baru saja dideklarasikan pada hari Minggu lalu menjadi langkah strategis untuk memperjuangkan keadilan dana bagi hasil (DBH) bagi daerah penghasil tambang. Ditemui usai rangkaian agenda forum yang mempertemukan Legislatif dari 5 Provinsi antara lain Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Papua Barat. Mislan yang dikenal aktif di berbagai organisasi mulai dari Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ketua Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara, hingga Ketua Askab PSSI Kabupaten Taliabu menyebut forum ini lahir dari kegelisahan bersama lima daerah produsen nikel terbesar di Indonesia.

“Ini adalah langkah yang sangat baik untuk memperjuangkan dana bagi hasil. Selama ini kami merasa lima daerah penghasil nikel terbesar belum mendapatkan yang semestinya dari hasil tambang ,” ujarnya.

Forum ini juga menjadi ruang untuk memastikan bahwa aspek lingkungan tidak bisa diabaikan, baik pada masa operasional tambang maupun pascatambang yang selama ini menjadi sorotan publik. Mislan menegaskan bahwa forum tersebut telah memperkuat posisi lima provinsi di tingkat nasional karena mampu menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu gerakan bersama. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipil, serta lembaga-lembaga terkait menjadi fondasi agar perjuangan DBH memiliki legitimasi kuat. Ia menyebut, dalam waktu dekat lima gubernur bersama unsur DPRD akan dipertemukan kembali dalam rapat kerja untuk menyatukan langkah dan memastikan seluruh data pendukung yang disiapkan benar-benar valid sebelum dibawa ke pemerintah pusat.

Mislan menegaskan bahwa forum ini membawa tiga penekanan besar yaitu keadilan bagi hasil, penataan kebijakan fiskal pusat - daerah, dan perlindungan lingkungan. Ia menyoroti pentingnya memastikan hak-hak masyarakat tidak terabaikan di wilayah pertambangan, termasuk tanah adat dan jaminan keberlanjutan lingkungan. “Intinya semua ini adalah aspirasi rakyat yang kami perjuangkan. Kalau kita datang dengan delegasi lengkap Eksekutif, DPR, akademisi, masyarakat sipil saya kira pusat pasti menerima itu,” tegasnya. Mislan memastikan forum ini akan bekerja secara terstruktur, berbasis data, dan konsisten mengawal kepentingan rakyat di wilayah penghasil nikel. (Abdy HM).