RDP Perdana Komisi II DPRD Sulteng Bersama Mitra, Sinkronisasi Program OPD di Tengah Keterbatasan Anggaran 2026

Faktasulteng.id, Palu — Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra dalam rangka pembahasan program kerja Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulteng, Senin (19/1/2026).

RDP tersebut dipimpin oleh anggota Komisi II DPRD Sulteng, Ronald Gulla, didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa. Agenda ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan OPD mitra, mengingat adanya pergantian pimpinan di sejumlah perangkat daerah.

Sejumlah OPD yang hadir merupakan mitra Komisi II yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, BPKAD, Bapenda, serta Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Tengah.

Ronald Gulla meminta seluruh OPD memaparkan program kerja tahun 2026 secara ringkas, padat, dan jelas, termasuk menyampaikan pagu anggaran masing-masing perangkat daerah.

“Kepada pimpinan OPD agar memaparkan kembali program kerjanya di tahun 2026. Tolong dicatat, singkat, padat, dan jelas,” ujar Ronald Gulla.

Selain pemaparan program, Komisi II juga membahas sejauh mana pokok-pokok pikiran (pokir) seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah telah terakomodasi dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD. Hal ini dinilai penting untuk memastikan sinkronisasi antara DPRD dan OPD mitra.

Dalam rapat tersebut, Ronald Gulla turut menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Ia menyebutkan sejumlah OPD mengalami keterbatasan anggaran, bahkan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sendiri mengalami penurunan anggaran hingga 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, ia mendorong OPD tetap menghadirkan terobosan dan inovasi program demi kepentingan daerah.

“Ini waktunya kita lebih memikirkan nasib daerah dengan terobosan-terobosan, sehingga ke depan kita tidak bergantung pada sektor tambang, tetapi memperkuat sektor pertanian dan pesisir yang bisa dihilirisasi dan dimodernisasi,” tegasnya.

Komisi II DPRD Sulteng menilai sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terintegrasi sesuai visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah. Melalui RDP ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara DPRD dan OPD mitra guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah.

Di akhir rapat, Komisi II DPRD Sulteng menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala OPD dan pejabat terkait yang telah hadir. Komisi II juga memastikan agenda RDP lanjutan akan kembali digelar bersama OPD mitra lainnya.
(Abdy HM)