Perkuat Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Komisi IV Sulteng Lakukan Konsultasi ke Dinas Sosial DKI Jakarta

Faktasulteng.id, Jakarta — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan konsultasi ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (11/12), sebagai upaya memperkuat penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Rombongan dipimpin oleh I Nyoman Slamet dan turut dihadiri oleh Baharudin Sapi’i, Nurmansyah Bantilan, Awaluddin, serta Tenaga Ahli Komisi IV. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda kerja legislatif untuk mempelajari praktik terbaik yang diterapkan pemerintah daerah lain dalam melindungi kelompok rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Sosial DKI Jakarta memaparkan bahwa seluruh kebijakan penanganan kemiskinan berpedoman pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur tata kerja, sinkronisasi program, hingga penguatan kelembagaan dan SDM dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), sehingga kebijakan dapat berjalan lebih terarah dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi DKI juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar sebagai strategi menekan beban pengeluaran warga. Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perluasan akses sanitasi, serta peningkatan pengelolaan air limbah menjadi program prioritas yang terus dipercepat.

“Sanitasi yang memadai sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik akan menekan biaya pengobatan dan meningkatkan standar kesehatan,” ujar perwakilan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

Kunjungan kerja ini diharapkan memberi perspektif baru bagi Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Pendekatan DKI Jakarta yang terstruktur, terukur, dan berbasis data dinilai dapat menjadi rujukan penting untuk disesuaikan dengan karakteristik sosial dan geografis masyarakat Sulawesi Tengah. (Abdy HM)