Pemkab Sigi Gelar Kunjungan Kerja dan Rakerda di Pipikoro, Serap Aspirasi dan Percepat Pembangunan Wilayah Pegunungan

Faktasulteng.id, SIGI – Pemerintah Kabupaten Sigi melaksanakan kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Pemerintah Daerah (Rakerda) di Kecamatan Pipikoro, Kamis (5/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di ruang Sekolah Dasar (SD) Kompleks Lapangan Desa Kantewu I ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memaparkan arah percepatan pembangunan wilayah pegunungan.

Rakerda dipimpin langsung oleh Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae bersama Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Sigi Siti Halwiah, Staf Ahli PKK Roro Istanti Pongi, Ketua DPRD Sigi Minhar Tjeho beserta sejumlah anggota DPRD, para kepala OPD, Camat Pipikoro, seluruh kepala desa, serta tokoh pendidik dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam arahannya, Bupati Rizal menegaskan bahwa penurunan angka stunting dan kemiskinan di Kabupaten Sigi merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor. Peran aktif pemerintah desa dan TP PKK dinilai strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat melalui berbagai intervensi di lapangan.
“Menurunkan angka kemiskinan itu tidak mudah. Namun melalui aksi nyata, seperti pemberian bantuan pangan dan intervensi gizi yang tepat sasaran, angka kemiskinan di Sigi berhasil ditekan secara signifikan,” ujar Rizal.

Meski demikian, ia menyoroti masih adanya ketidaksinkronan data bantuan sosial, khususnya kepesertaan jaminan sosial dan penerima bantuan bagi warga tidak mampu. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan seharusnya sejalan dengan berkurangnya beban anggaran jaminan sosial.
“Kondisi ini menunjukkan masih ada persoalan data. Karena itu, kita mendorong penguatan kebijakan satu data agar seluruh bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Sigi telah meluncurkan program Satu Data Kependudukan, termasuk percepatan pelaporan peristiwa kematian agar segera tercatat di Dinas Kependudukan dan terintegrasi dengan data kemiskinan serta bantuan sosial.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Rizal juga menyampaikan rencana masuknya investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah Pipikoro. Investasi ini dinilai ramah lingkungan dan sejalan dengan komitmen daerah dalam menjaga kelestarian kawasan hulu.
“PLTA tidak merusak lingkungan, justru berfungsi menjaga daerah hulu. Selain membuka lapangan kerja, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat listrik serta program CSR untuk pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah,” jelasnya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Sigi tidak membuka ruang bagi investasi yang merusak lingkungan, termasuk pertambangan yang tidak berkelanjutan. Fokus pembangunan daerah diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta pengembangan energi hijau.

Dalam sektor ekonomi, Bupati Rizal memaparkan strategi hilirisasi produk pertanian unggulan Pipikoro, seperti kakao, kopi, bawang, dan komoditas lokal lainnya. Pemkab Sigi telah menjalin komunikasi dengan kementerian terkait untuk membuka akses pasar, termasuk peluang ekspor dan pengembangan industri pengolahan.
“Saya siap menjadi manajer pemasaran hasil pertanian masyarakat. Kita ingin petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mendapatkan nilai tambah yang lebih besar,” ungkapnya.

Selain itu, Rizal menyebutkan kajian kelayakan (feasibility study) yang dilakukan Universitas Tadulako saat ini tengah berjalan sebagai dasar pengembangan kawasan perkebunan dan peternakan terpadu di Pipikoro, sekaligus membuka peluang masuknya investasi berskala nasional.

Pemkab Sigi juga memastikan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya akses penghubung antarwilayah pegunungan, serta mendukung pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional.

Menutup arahannya, Bupati Rizal meminta seluruh kepala desa menjadikan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal sebagai program prioritas desa dengan pengawalan serius dari seluruh perangkat daerah.
“Untuk jalan dan pelayanan dasar, itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Tanpa diminta pun, hal tersebut tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” pungkasnya.