Marlelah Optimistis Target APBD 2026 Tercapai, DPRD Sulteng Dorong Penguatan PAD

Faktasulteng.id, Palu – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Demokrat, Dra. Marlelah, M.Si, optimistis target pendapatan dan belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun, meski realisasi pada semester pertama masih berada di bawah 50 persen.

Hal tersebut disampaikan Marlelah usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Masa Persidangan III Tahun Kedua dengan agenda Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, Selasa (4/8/2026).

Menurut Marlelah, capaian realisasi pada semester pertama masih berada dalam koridor yang wajar karena pelaksanaan APBD masih akan berlangsung hingga akhir tahun anggaran. Ia meyakini pemerintah daerah mampu mengejar target yang telah ditetapkan.

"Walaupun realisasi rata-rata masih di bawah 50 persen, kami tetap optimistis target pendapatan maupun belanja daerah dapat tercapai sampai akhir Tahun Anggaran 2026. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana seluruh target itu terus dikejar secara maksimal," kata Marlelah.

Ia menilai fokus utama pemerintah daerah kedepan harus diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, optimalisasi sumber-sumber pendapatan perlu dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor potensial tanpa menambah beban bagi masyarakat.

Selain itu, Marlelah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk terus mengawal pencapaian target APBD agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.

"Ke depan kita harus terus mengevaluasi dan mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan PAD tanpa memberatkan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memperjuangkan Dana Bagi Hasil agar hak daerah dapat dipenuhi pemerintah pusat, bahkan kalau memungkinkan nilainya dapat terus ditingkatkan," ujarnya.

Marlelah menambahkan, evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, semakin besar PAD yang berhasil dihimpun, semakin luas pula ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sekaligus proyeksi capaian hingga akhir tahun. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. *(Abdy HM).