Kolaborasi Jadi Kunci, Infrastruktur dan Program Nasional Mengalir ke Sigi

Faktasulteng.id, SIGI – Pembangunan daerah tidak dapat hanya bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Sigi menunjukkan hasil nyata melalui strategi kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, yang ditandai dengan peresmian proyek pengembangan ruas jalan Boladangko–Banggaiba di Desa Lonca, Kecamatan Kulawi, beberapa waktu lalu. Dalam momentum tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, yang dinilai aktif membuka akses program pembangunan lintas pemerintahan.

Peresmian ruas jalan tersebut menjadi bagian dari rangkaian upaya percepatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sigi melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Pendekatan “menjemput bola” yang diterapkan membuka peluang masuknya berbagai program nasional dan dukungan pembiayaan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, program perumahan, hingga sektor pendidikan dan sosial.

“Sigi pasti akan maju jika melihat gaya kepemimpinan bupatinya sekarang,” ujar Anwar Hafid. Ia menegaskan bahwa kepala daerah perlu aktif menjalin komunikasi hingga ke tingkat pusat agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal. “Kepala daerah kalau hanya menjaga wibawa tanpa bergerak, daerahnya tidak akan maju,” katanya.

Menanggapi narasi di media sosial yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk ketergantungan, Mohamad Rizal Intjenae menegaskan bahwa koordinasi ke pemerintah pusat merupakan strategi pembangunan. “Kalau saya tidak ke Jakarta, bagaimana Sigi bisa mendapat tambahan anggaran?” ungkapnya. Ia menambahkan, “Kalau kita diam, pusat mengira kita tidak butuh. Tapi kalau kita aktif, di situlah peluang terbuka.”

Hasil kolaborasi tersebut mulai terlihat melalui sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan ruas jalan Boladangko–Banggaiba, pelebaran jalan Kalukubula–Gimpu di Kecamatan Kulawi Selatan, serta pembukaan akses jalan Lembantongoa menuju Sausu di Kabupaten Parigi Moutong. Di sektor perumahan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sigi, Amrin, menyebutkan bahwa 25 unit rumah telah masuk prioritas perbaikan pada 2026. “Sebanyak 25 rumah sudah terdata dan menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun sebelumnya pemerintah telah memperbaiki 66 unit rumah warga, termasuk 32 rumah terdampak bencana. Seluruh proses penetapan penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi berjenjang. “Program perbaikan rumah ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat,” katanya. Amrin juga berharap setiap bantuan rumah dilengkapi fasilitas sanitasi dan akses air minum yang memadai.

Di sektor pendidikan dan sosial, Kabupaten Sigi turut mengakses program nasional seperti Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Ariyanto, menyatakan kesiapan daerah mempercepat realisasi program tersebut. “Kalau melihat kesiapan Sigi, pelaksanaannya bisa dipercepat,” ujarnya.

Sementara itu, kebijakan pengelolaan PAD dilakukan secara hati-hati tanpa membebani masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan penghapusan BPHTB dan PBG, tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta memberikan insentif hingga 25 persen bagi wajib pajak yang taat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pendekatan kepatuhan dan pertumbuhan ekonomi.

Capaian pembangunan Sigi juga mendapat apresiasi dari daerah lain. Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menyebut kemajuan Sigi sebagai inspirasi. “Saya bangga dengan Sigi, kemajuannya cukup luar biasa,” ujarnya dalam sebuah pertemuan resmi.

Selain itu, Kabupaten Sigi juga dipercaya menjadi tuan rumah perayaan Paskah Nasional yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan promosi daerah. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana kegiatan tersebut.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, sebagian besar pembiayaan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, strategi membangun jejaring dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting untuk mengakses program nasional, menarik investasi, serta mempercepat pembangunan daerah.