DPRD Sulteng Soroti Pemangkasan Anggaran KPID, Gaji Komisioner Hanya Cukup Enam Bulan

Faktasulteng.id, Palu — DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti permohonan audiensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran di daerah. RDP tersebut berlangsung di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Senin (12/1/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Bartholomeus Tandigala, serta dihadiri anggota Komisi I, yakni Mahfud Masuara, Hartati, dan Hasan Patongai. Agenda utama rapat membahas keterbatasan anggaran KPID Sulteng yang dinilai berdampak serius terhadap operasional lembaga serta kesejahteraan komisioner dan staf.

Dalam rapat tersebut, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sulteng, Yeldi S. Adel, memaparkan bahwa alokasi anggaran KPID Sulteng tahun 2026 hanya sebesar Rp458 juta. Anggaran tersebut harus digunakan untuk membiayai tujuh komisioner dan tujuh staf, namun hanya mampu mencukupi kebutuhan hingga enam bulan.

“Formasi anggaran kami hanya Rp458 juta dengan menggaji tujuh komisioner dan tujuh staf, dan itu pun hanya bertahan sampai enam bulan. Jangankan kegiatan, pembiayaan kantor seperti listrik, Wi-Fi, dan operasional pun nyaris kami tutup,” ujar Yeldi.

Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan hampir seluruh kegiatan pengawasan penyiaran terhenti, bahkan operasional kantor berada di ambang penutupan. Selain itu, gaji ketua dan anggota komisioner KPID Sulteng mengalami pemotongan signifikan hingga sekitar 60 sampai 70 persen.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghilangkan fungsi pengawasan penyiaran di daerah apabila tidak segera dicarikan solusi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dr. Bartholomeus Tandigala, menyampaikan bahwa tidak optimalnya kinerja KPID saat ini disebabkan oleh keterbatasan pembiayaan yang juga dirasakan oleh banyak lembaga akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. Meski demikian, DPRD menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan keberlangsungan fungsi KPID.

“Kesulitan yang dihadapi KPID ini juga dirasakan oleh semua pihak. Tapi yang perlu menjadi perhatian serius bagi kami adalah gaji komisioner yang hanya cukup enam bulan, karena itu tentu sangat tidak layak jika sampai tidak ada anggaran,” kata Bartholomeus.

Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Sulteng bersama KPID Sulteng sepakat mengagendakan pertemuan lanjutan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut akan membahas solusi penganggaran guna menjamin keberlanjutan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran di Sulawesi Tengah.

(Abdy HM)