DPRD Sulteng Paparkan Pokir 2027, Marlela Soroti Tekanan Ekonomi dan Strategi PAD

DPRD Sulteng Paparkan Pokir 2027, Marlela Soroti Tekanan Ekonomi dan Strategi PAD Dra. Marlela mewakili Komisi II DPRD Sulteng memaparkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2027 dalam forum strategis perencanaan pembangunan daerah yang digelar di Kantor Bappeda Sulteng.
Pemda

Bagikan Berita ini!

Faktasulteng.id, Palu – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2027 dalam forum strategis perencanaan pembangunan daerah yang digelar di Kantor Bappeda Sulteng, Selasa (7/4/2027).

Paparan tersebut disampaikan oleh Dra. Marlela yang hadir mewakili Komisi II DPRD Sulteng dalam kegiatan Rakortekrenbang dan Pra Musrenbang, sebagai bagian dari kontribusi legislatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Novalina, Kepala Bappeda, Ketua TP4, pimpinan OPD lingkup provinsi dan kabupaten/kota, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pemaparannya, Marlela menyoroti kondisi makro ekonomi yang dinilai tengah menghadapi tekanan cukup kompleks. Ia menyebutkan, berbagai faktor global dan nasional, termasuk kewajiban pembayaran utang negara serta konflik global, berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah.

Menurutnya, situasi tersebut berdampak pada krisis energi, terganggunya sektor produksi, hingga menurunnya kemampuan fiskal daerah yang berujung pada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPRD Sulteng mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita harus bekerja lebih giat dan kreatif dalam menggali potensi PAD, serta memaksimalkan sektor unggulan daerah,” tegas Marlela dalam forum tersebut.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama ekonomi daerah. Langkah yang didorong meliputi peningkatan produktivitas komoditas strategis, perbaikan sistem irigasi, penyediaan sarana produksi, serta peningkatan kapasitas tenaga penyuluh.

Komisi II DPRD Sulteng juga mendorong pengembangan dan diversifikasi pangan lokal guna memperkuat ketahanan pangan jangka panjang di daerah.

Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan milik daerah turut menjadi perhatian. DPRD merekomendasikan pemberian bibit unggulan, pemetaan kondisi lahan, serta penguatan pola kerja sama untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap PAD.

Selain sektor pertanian, sejumlah sektor lain seperti perikanan, peternakan, kehutanan, UMKM, koperasi, perdagangan, hingga pertambangan juga dinilai memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global yang kian dinamis. (Abdy HM).