Bupati Sigi Minta OPD Perkuat Kolaborasi dengan TP-PKK hingga Tingkat Desa

Faktasulteng.id, Sigi – Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menegaskan pentingnya kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Rizal dalam rapat koordinasi TP-PKK Kabupaten Sigi yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Aula Kantor Bupati Sigi, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Selasa (15/9/2026).

Rizal mengatakan, TP-PKK merupakan salah satu garda terdepan bersama OPD dalam membantu masyarakat. Karena itu, ia meminta setiap dinas memperkuat kolaborasi dengan TP-PKK, termasuk memberikan dukungan yang diperlukan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal.

Menurutnya, dukungan terhadap TP-PKK tidak cukup hanya dalam bentuk kerja sama secara administratif. Setiap OPD diharapkan menyiapkan dukungan anggaran untuk mendukung program yang dilaksanakan bersama TP-PKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rizal menilai, selama ini TP-PKK telah berkontribusi dalam membantu Pemerintah Kabupaten Sigi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui pendataan kondisi masyarakat dan permukiman serta mendorong pelaksanaan musyawarah pemutakhiran data di tingkat desa.

“Saya mohon kepada teman-teman OPD yang tadi telah bertanda tangan bersama Tim Penggerak PKK jangan hanya sebatas tanda tangan tetapi tidak ada anggarannya. Jika nanti ditanya oleh Tim Penggerak PKK, karena saya saat ini sangat konsen di kemiskinan,” ujarnya.

Ia mengatakan, data kemiskinan yang diperoleh melalui TP-PKK menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan kemiskinan.

Setelah memperoleh data tersebut, Rizal mengaku telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyusun rapat koordinasi khusus terkait kemiskinan. Langkah tersebut dilakukan agar penempatan anggaran penanganan kemiskinan dapat lebih jelas dan tepat sasaran.

“Setelah mendapatkan data kemiskinan dari PKK tahun ini, saya sudah menyuruh Bappeda untuk membuat rakor kemiskinan supaya jelas di mana anggaran yang harus ditempatkan,” katanya.

Rizal menegaskan, pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan TP-PKK diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, khusus