Wakil Gubernur Sulteng Evaluasi Program BERANI Sehat, Soroti Validasi Data dan Kepesertaan JKN
- Rabu, 21 Mei 2025 - 23:05 WITA
- Editor: Ananda Ramadan
rapat evaluasi program BERANI Sehat yang digelar secara daring (Biro Administrasi Pimpinan)
Faktasulteng.id, Palu - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin rapat evaluasi program BERANI Sehat yang digelar secara daring pada Rabu, 21 Mei 2025. Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulteng meningkatkan efektivitas program kesehatan masyarakat yang dilaksanakan bersama BPJS Kesehatan.
Dalam arahannya, Reny menekankan pentingnya sinergi antarinstansi guna menyukseskan program yang mendorong perubahan pola hidup sehat di masyarakat itu. Ia juga menegaskan perlunya evaluasi berkala agar capaian program dapat terukur secara efektif.
“Data harus diperbarui setiap hari. Kita ingin BERANI Sehat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Reny dari ruang kerjanya.
Ia meminta dinas terkait untuk segera menyurati kepala OPD, direktur rumah sakit di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar memastikan data dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, rumah sakit dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diminta segera mendaftarkan pegawainya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hingga saat ini, masih ada empat rumah sakit daerah yang belum mendaftarkan pegawai BLUD mereka ke segmen pekerja penerima upah JKN. Keempat rumah sakit itu adalah RSUD Anuntaloko Parigi, RSUD Anutapura Palu, RSUD Kabelota Donggala, dan RSUD Mokoyurli, dengan total pegawai mencapai 1.235 orang.
Data tersebut disampaikan perwakilan BPJS Kesehatan, Bambang, dalam rapat yang turut dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan Tim Koordinasi Program BERANI Sehat.
Bambang juga melaporkan peningkatan signifikan jumlah peserta program BERANI Sehat. Dalam periode 13—30 April 2025, jumlah peserta tercatat 3.580 orang. Angka ini melonjak menjadi 7.149 peserta pada 1—20 Mei 2025, sehingga total mencapai 10.729 orang.
“Dukungan lintas sektor sangat penting agar proses verifikasi data berjalan lancar, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan makin terbuka,” ujar Bambang. (**)
Rekomendasi untukmu
