Sulteng Genjot Investasi Tambak Udang, Gubernur Bentuk Satgas Khusus

Sulteng Genjot Investasi Tambak Udang, Gubernur Bentuk Satgas Khusus rapat pembahasan peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan, (foto: Biro Administrasi Pimpinan)
Nusantara

Bagikan Berita ini!

Faktasulteng.id, PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menggenjot potensi sektor kelautan dan perikanan. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat realisasi investasi budidaya tambak udang vaname. Satgas ini diberi nama Satgas Berani Tangkap, sebagai bagian dari Program 9 Berani, subprogram Berani Tangkap Banyak.

Langkah itu diumumkan dalam rapat terbatas yang dipimpin Anwar di ruang kerjanya, Selasa, 10 Juni 2025. Rapat dihadiri sejumlah pejabat terkait, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Arif Latjuba, serta perwakilan dari Badan Karantina dan ATR/BPN.

“Potensi laut kita sangat besar. Jika dimanfaatkan secara maksimal, ini bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Anwar Hafid kepada para peserta rapat.

Satgas yang dibentuk akan bertugas mengawal seluruh proses investasi di sektor budidaya perikanan, mulai dari perizinan hingga implementasi di lapangan. Pemerintah daerah juga berencana menyusun blueprint investasi tambak udang yang komprehensif sebagai peta jalan pengembangan sektor tersebut secara berkelanjutan.

Namun, Anwar tak menutup mata terhadap sejumlah hambatan yang dihadapi para pelaku usaha. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan industri pakan di wilayah Sulawesi Tengah. “Saat ini kita belum memiliki industri pakan sendiri. Ini menjadi hambatan dalam membangun ekosistem budidaya yang kuat. Karena itu, kami membuka peluang bagi investor yang ingin membangun industri pakan di sini,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulteng, lanjut Anwar, berkomitmen menciptakan iklim investasi yang ramah dan inklusif. Ia berharap dorongan terhadap sektor maritim ini bisa menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi daerah, berbasis kekuatan lokal yang berkelanjutan. (**)