Sulawesi Tengah Dorong UHC Lewat Program “Berani Sehat”
- Rabu, 16 Juli 2025 - 11:55 WITA
- Editor: Ananda Ramadan
(Foto: Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
Faktasulteng.id, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggenjot layanan kesehatan inklusif lewat program unggulan “Berani Sehat”, sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Program ini diklaim mampu menjangkau puluhan ribu warga yang sebelumnya tak terlindungi sistem jaminan kesehatan.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, saat menjadi narasumber dalam program Kopi Anda (Komentar dan Opini Anda) di LPP RRI Palu, Selasa, 15 Juli 2025. Ia hadir bersama Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Irwan Waris, M.Si, dan Kabid Pelayanan RSUD Ampana, Efraim Lario, S.Kep., Ns.
Menurut dr. Reny, Berani Sehat dirancang untuk menjawab masalah mendasar dalam layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan atau kepesertaan BPJS-nya tidak aktif.
“Masih banyak warga kita yang kesulitan berobat karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Bahkan ada yang punya BPJS tapi tidak aktif karena menunggak iuran. Di sisi lain, ada juga tenaga lepas yang tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali,” ujarnya.
Program Berani Sehat mengintegrasikan data BPJS, Dukcapil, dan Dinas Sosial melalui aplikasi “SEHATI”. Dengan hanya menunjukkan KTP Sulawesi Tengah, masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan, termasuk aktivasi kembali BPJS atau pemberian layanan bagi yang belum terdaftar.
“Hingga Juli 2025, sebanyak 19.662 warga telah mendapat layanan melalui program ini, sebagian besar dari 158 ribu peserta BPJS yang sebelumnya tidak aktif,” kata Reny. Ia menambahkan, angka ini mendorong capaian UHC provinsi yang kini menyentuh 86 persen, dengan target tembus 100 persen.
Namun, Dr. Irwan Waris mengingatkan pentingnya keberlanjutan. Ia menilai, tanpa perencanaan pembiayaan yang matang, program semacam ini berpotensi menjadi beban berat bagi fasilitas kesehatan pemerintah.
“Mungkin tidak semua perlu dicover. Masyarakat yang mampu, sebaiknya tetap menggunakan skema mandiri, dan biarkan bantuan pemerintah fokus untuk yang benar-benar membutuhkan,” ujar Irwan.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur menekankan bahwa beban pembiayaan program ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov. Dari total populasi Sulawesi Tengah sekitar 3 juta jiwa, 50 persen telah dijamin oleh Program Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat. Sisanya dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Yang BPJS mandiri, sekitar 14% seperti pegawai perbankan tidak diganggu gugat, dan sisanya yang kita upayakan untuk bisa dicover lewat program ini. Kita pastikan semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS di Sulawesi Tengah, termasuk di Kota Palu, bisa menerima pasien program Berani Sehat, sehingga tidak bertumpuk hanya di RS Undata,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, pelaksanaan program tidak bisa hanya menjadi beban Dinas Kesehatan semata. “Diperlukan dukungan lintas sektor: transportasi, infrastruktur, aksesibilitas, hingga pemangku kepentingan sosial lainnya sehingga program ini dapat menyentuh daerah terpencil 3T,” kata Reny. (**)
Rekomendasi untukmu
