PMD Sigi: Desa Langaleso Paling Banyak Warga Kerja di Luar Negeri, Satgas Harus Aktif

PMD Sigi: Desa Langaleso Paling Banyak Warga Kerja di Luar Negeri, Satgas Harus Aktif Desa Langaleso Jadi Fokus Pembentukan Satgas Tenaga Kerja, PMD Sigi: Banyak Warga Bekerja di Luar Negeri, Harus Lewat Prosedur Resmi. (Foto: Andry/Faktasulteng.id)
Nusantara

Bagikan Berita ini!

Faktasulteng.id, SIGI - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sigi yang diwakili oleh Sekretaris Dinas PMD, Mohammad Iqbal, menyampaikan sejumlah hal terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tenaga Kerja dan Migran EMAS. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Langaleso, Kecamatan Dolo.

Ia menyebutkan bahwa beberapa desa di Kabupaten Sigi telah diresmikan sebagai Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera).

“Ada beberapa desa yang kemarin telah diresmikan, yaitu Desa Langaleso, Baluase, Pesaku, Sibowi, dan Kaleke. Pada saat itu, Pak Menteri dan Gubernur bersama Bupati Sigi hadir di Desa Langaleso,” ujarnya.

Mohammad Iqbal juga menambahkan bahwa Desa Langaleso merupakan salah satu desa yang mayoritas tenaga kerjanya berada di luar negeri.

“Oleh sebab itu kami dari Dinas PMD dan Nakertrans beserta BP3MI hari ini akan melaksanakan kegiatan yang salah satunya adalah membentuk Satgas. Hal ini akan memberikan kita nantinya bagaimana bekerja di luar secara prosedural,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa telah banyak kasus terjadi karena pemberangkatan tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur. Hal tersebut sangat disayangkan, sehingga ia berharap semua elemen masyarakat dapat turut terlibat dalam penanganan masalah ini.

“Oleh karena itu, semua tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan maupun para RT dan RW serta Kepala Dusun, jika mengetahui ada warganya yang diketahui berangkat (ke luar negeri), untuk segera dilaporkan. Sehingga tidak terjadi lagi pengiriman tenaga kerja yang ilegal,” ujarnya.

“Karena jika tidak melalui prosedural atau melalui mekanisme yang telah ada, jika terjadi masalah akan kesulitan untuk dipulangkan karena tidak terdata di desa,” sambungnya.

Dengan dibentuknya Satgas Tenaga Kerja, ia berharap hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah dan masyarakat dapat terbantu dalam proses migrasi tenaga kerja secara aman dan sah. (Andry)