Pemerintah Sigi Fokus Cegah TPPO dan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Pemerintah Sigi Fokus Cegah TPPO dan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (Foto: Andry/Faktasulteng.id)
Nusantara

Bagikan Berita ini!

Faktasulteng.id, SIGI - Pemerintah Kabupaten Sigi menunjukkan komitmen kuat dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta perkawinan anak. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan lintas sektor tingkat kabupaten yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi.

Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, hadir dan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Pemda Sigi memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu tersebut, terutama kasus TPPO.

Samuel mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah beberapa kali memfasilitasi pemulangan warga Sigi yang menjadi korban TPPO di luar negeri.

“Ada yang kita pulangkan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia. Ada yang kita pulangkan, belum lama sampai di sini meninggal dunia, dikarenakan dipulangkan sudah dalam keadaan sakit,” ujar Samuel.

Ia juga menyayangkan banyaknya masyarakat yang pergi ke luar negeri secara tidak resmi dan justru mengalami nasib buruk.

“Padahal kerja di luar sudah 12 tahun tapi ketika pulang tidak bawa apa-apa. Padahal mimpinya ingin mencari uang untuk keluarga, sesampainya di sana dipekerjakan seperti budak dan tidak digaji bahkan diberi makan apa adanya hingga sakit,” ucapnya.

Samuel menekankan bahwa pemerintah tidak melarang warganya untuk bekerja ke luar negeri, asalkan melalui prosedur resmi. Menurutnya, salah satu kendala yang sering dihadapi pemerintah adalah ketiadaan data mengenai para pekerja migran ilegal.

“Banyak dari mereka yang tidak bisa kita pulangkan, dan banyak pula yang telah meninggal dikebumikan tanpa batu nisan yang menyusahkan identifikasi,” ujarnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Karena itu semua bentuk skema untuk menarik perhatian korban untuk pergi bekerja di luar negeri, yang bisa saja malah akan merugikan diri sendiri dan keluarga,” pungkasnya. (Andry)