Partai Gema Bangsa Dukung Program “Sembilan Berani” Anwar Hafid-Reny Lamajido
- Jumat, 30 Mei 2025 - 20:12 WITA
- Editor: Ananda Ramadan
(foto: DPW Partai Gema Bangsa Sulawesi Tengah)
Faktasulteng.id, PALU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Sulawesi Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap program unggulan “Sembilan Berani” yang diusung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A. Lamajido. Partai tersebut menilai program ini sebagai langkah korektif terhadap pendekatan pembangunan yang selama ini dinilai terlalu berpihak pada mekanisme pasar.
“Ini bukan sekadar janji politik. Program ini adalah upaya serius mengembalikan peran negara sebagai pelayan dan penjamin kesejahteraan rakyat,” kata Sekretaris Wilayah DPW Partai Gema Bangsa Sulawesi Tengah, Andika, Jumat, 30 Mei 2025.
Menurut Andika, “Sembilan Berani” merupakan manifestasi dari visi reformasi pelayanan publik, dengan fokus utama pada sektor pendidikan dan kesehatan—dua aspek yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian dalam model pembangunan berbasis pasar.
Program ini, lanjut Andika, memperlihatkan komitmen Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamajido dalam memperkuat kapasitas birokrasi sebagai pelayan masyarakat, bukan semata pengelola anggaran. “Kami melihat ini sebagai titik balik menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adil dan inklusif,” ujarnya.
Partai Gema Bangsa juga menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam mendukung implementasi program tersebut. Dukungan akan diberikan melalui kerja-kerja politik, advokasi kebijakan, serta konsolidasi jaringan hingga ke tingkat akar rumput.
“Keberhasilan ‘Sembilan Berani’ akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan Sulawesi Tengah ke depan,” kata Andika. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, untuk ikut serta dalam mengawal pelaksanaan program ini secara transparan dan partisipatif.
Program “Sembilan Berani” dipandang sebagai koreksi arah yang signifikan dari pendekatan liberal menuju penguatan negara kesejahteraan di tingkat lokal. (**)