Lapangan Kerja Sulteng: Antara Optimisme dan Tantangan StrukturalJob Fair 2025 dan Peluncuran SIPEKERJA Jadi Momentum Gubernur Anwar Hafid Tekankan Afirmasi untuk Warga Lokal

Faktasulteng.id, PALU – Langkah kaki para pencari kerja tampak memenuhi arena Job Fair 2025 di Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah. Puluhan stan perusahaan berdiri berjajar, dari sektor industri, perbankan, hingga start-up digital, menawarkan harapan dalam bentuk lowongan kerja. Di tengah riuh itu, sebuah pernyataan mengejutkan dilontarkan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid

“Saya ingin tegaskan ke teman-teman pengusaha, bapak-bapak pelaku usaha: tidak usah ragu dan segan bekerja sama dengan pemerintah. Kami akan pastikan rakyat kami siap kerja,” ujarnya lantang saat membuka kegiatan tersebut, Minggu, 3 Agustus 2025.

Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Menurut Anwar, Sulawesi Tengah menghasilkan sekitar 23 ribu lulusan SMA/SMK tiap tahun. “Dari jumlah itu, 50 persen tidak melanjutkan kuliah. Mereka ingin langsung kerja. Sementara dari perguruan tinggi, ada puluhan ribu sarjana yang lulus tiap tahunnya,” katanya. Namun, lanjut Anwar, lapangan kerja yang tidak disiapkan secara struktural membuat pengangguran tetap menjadi momok.

Padahal, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menunjukkan, angka pengangguran terbuka Sulawesi Tengah berada di angka 3,02 persen—terendah ketiga di Indonesia dan di bawah rata-rata nasional yang berada di kisaran 4,76 persen.

Kepala Disnakertrans Sulawesi Tengah, yang juga menjadi Ketua Panitia Job Fair 2025, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk upaya strategis pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran, serta menjadi sarana pengembangan diri, perluasan jaringan, dan peningkatan kompetensi pencari kerja.

Tercatat, sebanyak 50 perusahaan berpartisipasi dalam Job Fair ini, baik secara daring maupun luring. Di waktu bersamaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga meluncurkan Sistem Informasi dan Peluang Kerja (SIPEKERJA)—aplikasi digital yang dirancang sebagai penghubung langsung antara tenaga kerja dan perusahaan.

“Kalau dulu kita bicara Kampus Merdeka, sekarang kita dorong Kampus Berdampak,” kata Rektor Universitas Tadulako, Prof. Amar, saat menyambut peluncuran aplikasi itu. “Kampus bukan hanya tempat belajar, tapi juga pemberi jalan ke dunia kerja. Ini sejalan dengan program job fair.”

Namun tantangan di lapangan tetap ada. Gubernur Anwar menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan kawasan industri dan tingkat partisipasi tenaga kerja lokal. Ia mencontohkan kawasan industri Morowali dan Morowali Utara yang menyerap sekitar 300 ribu tenaga kerja.

“Yang dari Sulawesi Tengah hanya sekitar 30 persen. Sisanya dari luar,” kata Anwar. Ia juga menyinggung fakta bahwa sebagian besar kebutuhan pangan seperti beras, ikan, daging, dan telur masih didatangkan dari luar provinsi hingga 65 persen.

“Kenapa orang miskin? Karena tidak punya pendapatan. Kenapa tidak punya pendapatan? Karena tidak punya pekerjaan. Kenapa? Karena lapangan kerja terbatas. Kenapa terbatas? Karena pemerintah tidak menyiapkannya,” urainya dalam nada retoris.

Sebagai respons, Pemerintah Provinsi telah menjalankan sejumlah pelatihan keterampilan berbasis kerja sama dengan sektor pendidikan dan swasta. Salah satunya pelatihan bahasa Mandarin dan Inggris bekerja sama dengan Untad, menyasar kebutuhan akan juru bahasa di kawasan industri yang saat ini banyak diisi oleh pekerja dari luar daerah dengan gaji mencapai Rp9-10 juta.

Anwar menekankan pentingnya afirmasi untuk tenaga kerja lokal. Ia bahkan menyebut tak akan menutup program Berani Cerdas—beasiswa unggulan Pemprov—sebelum seluruh mahasiswa asal Sulawesi Tengah mendapatkan akses ke dalamnya.

“Sulteng ini peringkat kedua nasional dengan pendapatan daerah tertinggi di Indonesia. Tapi ironisnya, angka kemiskinan juga masih tinggi. Maka kolaborasi pemerintah dan swasta wajib hukumnya,” tegasnya.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Gubernur Anwar Hafid meresmikan Job Fair 2025 dan peluncuran aplikasi SIPEKERJA. Harapannya, tak hanya menurunkan angka pengangguran, tetapi menciptakan sistem ketenagakerjaan yang berpihak pada rakyat sendiri. (Apri)