Koalisi Ojol Nasional Tolak Aksi 20 Mei: Waspadai Politisasi Gerakan Pengemudi

Koalisi Ojol Nasional Tolak Aksi 20 Mei: Waspadai Politisasi Gerakan Pengemudi (foto: Ist)
Nusantara

Bagikan Berita ini!

Faktasulteng.id, Jakarta - Rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar para pengemudi ojek online (ojol) pada 20 Mei 2025 menuai respons kritis dari Koalisi Ojol Nasional (KON). Organisasi yang mengklaim menaungi berbagai komunitas pengemudi ini menyatakan penolakan terhadap aksi tersebut, seraya mengingatkan adanya potensi politisasi yang membonceng isu kesejahteraan pengemudi.

Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, dalam keterangan resminya di Jakarta Sabtu, 17 Mei 2025, menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin oleh konstitusi. Namun, ia mengingatkan agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak dimanfaatkan untuk agenda kelompok tertentu.

“Kami mengingatkan seluruh rekan-rekan pengemudi untuk tidak terjebak dalam agenda yang menyesatkan. Jangan sampai aksi ini menjadi alat kepentingan pihak-pihak yang tidak mewakili aspirasi sejati para Ojol,” kata Andi.

Menurut dia, ada indikasi kuat bahwa sejumlah pihak tengah mencoba memanfaatkan isu-isu yang dekat dengan pengemudi, seperti tuntutan Tunjangan Hari Raya (THR), untuk kepentingan yang tidak murni. Andi menilai tuntutan tersebut sering kali tidak mempertimbangkan aspek teknis dan operasional, sehingga berisiko memperburuk relasi antara pengemudi dan perusahaan aplikator.

Ia juga menyinggung soal figur-figur yang sebelumnya dianggap berkontribusi terhadap kebijakan merugikan pengemudi, namun kini muncul kembali membawa bendera perjuangan. “Mereka tampil bak pahlawan kesiangan, padahal rekam jejaknya justru menyisakan kerugian bagi pengemudi,” ujar dia.

Lebih jauh, KON mengecam rencana metode aksi yang dianggap merugikan, seperti sweeping dan ajakan offbid massal. Metode semacam ini, menurut Andi, justru berbalik menjadi bumerang bagi pengemudi itu sendiri.

“Kami mengimbau seluruh komunitas Ojol untuk bersikap bijak, tidak mengikuti ajakan unjuk rasa yang tidak jelas arahnya, dan menolak segala bentuk politisasi yang mencatut nama Ojol,” tegas Andi Kristiyanto.

Koalisi Ojol Nasional menyerukan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan persoalan antara pengemudi dan aplikator. KON mendorong seluruh komunitas pengemudi untuk tetap kritis, namun rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang memiliki agenda terselubung.

“Fokus kita seharusnya pada perbaikan sistem yang berkelanjutan, bukan demonstrasi yang sarat kepentingan politik,” ujar Andi menutup pernyataannya. (**)