Kepala BGN Kunjungi Palu, Gubernur Anwar Hafid Tegaskan Dukungan Penuh Program Makan Bergizi Gratis
- Kamis, 25 September 2025 - 17:12 WITA
- Editor: Abdy Nusantara
Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Wali Kota Palu, Bupati Sigi, Ketua TP PKK Sulteng, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saat pertemuan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, membahas dukungan penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. (Foto: Abdy/Faktasulteng.id)
Faktasulteng.id, Palu - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melakukan kunjungan kerja ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (25/9/2025). Kunjungan ini dirangkaikan dengan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung Gubernur Anwar Hafid di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai berjalan masif di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, program MBG bukan hanya upaya menanggulangi masalah gizi dan membantu masyarakat kurang mampu, tetapi juga sarat nilai keberkahan.
“Program ini sangat luar biasa. Bukan sekadar membuat anak-anak tumbuh dengan gizi baik, tapi juga meringankan beban orang tua. Bahkan saya meyakini, ini adalah bagian dari perintah Rasulullah SAW yang menyuruh kita memberi makan kepada setiap orang. Dengan program ini, Presiden mengundang berkah bagi negeri,” ujarnya.
Anwar Hafid juga menguraikan manfaat ekonomi dari program MBG. Ia mencontohkan keberadaan 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palu dengan alokasi sekitar Rp10 miliar per tahun untuk masing-masing unit.
“Artinya ada Rp600 miliar uang yang berputar di Sulawesi Tengah. Walaupun dibilang uang ini habis dimakan, prosesnya melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, nelayan, sampai pekerja dapur,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma pemerintah daerah dalam menyikapi program pusat. Menurutnya, dana yang masuk melalui program MBG harus dianggap sebagai pemasukan daerah yang memberi manfaat langsung kepada rakyat.
“Jangan lagi ada anggapan kalau tidak tercatat di APBD maka bukan tugas kita. Program ini tanggung jawab bersama. Kita wajib mengawalnya agar berjalan baik, karena yang menikmati adalah rakyat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, program MBG didesain untuk menjawab tantangan besar pembangunan manusia Indonesia ke depan. Ia menyebut pertumbuhan penduduk yang pesat mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga berpotensi melahirkan generasi dengan gizi yang kurang.
“Sekitar 60 persen anak-anak Indonesia tidak punya akses menu dengan gizi seimbang. Karena itu Presiden ingin memastikan mulai dari ibu hamil, balita, hingga anak SMA, semua mendapat asupan bergizi setiap hari. Komposisinya jelas, 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat serta mineral,” papar Dadan.
Ia menambahkan, program ini tidak hanya menyasar aspek kesehatan, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lokal. Rantai pasok bahan baku diupayakan berasal dari masyarakat sekitar, sehingga membuka lapangan kerja dan memanfaatkan lahan pertanian maupun perikanan yang sebelumnya tidak produktif.
“Ketika memberi makan 3.000 orang per hari, setidaknya dibutuhkan lima ton beras per bulan. Itu berarti ada lahan dua hektare yang harus produktif setiap bulannya. Jadi selain menyehatkan anak-anak, program ini juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dadan juga menegaskan, anggaran program MBG dikelola secara ketat dengan sistem virtual account di setiap SPPG. Mekanisme ini memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan.
“Badan Gizi hanya memverifikasi. Dana langsung disalurkan melalui Kementerian Keuangan ke rekening masing-masing SPPG. Jadi kami pun tidak memegang uang itu,” ungkapnya.
Ia turut mendorong pemerintah daerah membangun Kampung Gizi sebagai model pengelolaan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan relawan. Konsep ini diyakini akan memperkuat pengawasan sekaligus menumbuhkan wirausaha baru di sektor pangan.
Pertemuan di Palu diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengawal keberlangsungan program MBG di Sulawesi Tengah. Gubernur Anwar Hafid menegaskan pihaknya siap bersinergi penuh bersama BGN, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan demi memastikan program strategis nasional tersebut memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
(Abdy HM)