Kemenko PMK: HDP Nexus Dorong Ketangguhan Perempuan Hadapi Bencana dan Konflik Sosial
- Selasa, 12 Agustus 2025 - 19:59 WITA
- Editor: Andry
Deputi Kemenko PMK Laode Muhammad Talib saat memberikan keynote speech pada peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia bertema HDP Nexus: Perempuan Berdaya untuk Perdamaian Berkelanjutan di Sigi. (Foto: Andry/Faktasulteng.id)
Faktasulteng.id, SIGI - Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Laode Muhammad Talib, hadir memberikan keynote speech dalam kegiatan peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia bertema Humanitarian-Development-Peace (HDP) Nexus: Perempuan Berdaya untuk Perdamaian Berkelanjutan yang diusung oleh UN Women.
Talib mengatakan bahwa kegiatan HDP Nexus merupakan kolaborasi antara Kemenko PMK dan UN Women. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tujuh kementerian, yaitu Kemenko PMK, Kemen PPPA, Kemensos, Kemendagri, Kemendesa, BNPB, dan BNPT.
“Tentu ini menunjukan keseriusan pemerintah, karena memang program ini sifatnya lintas kementerian dan kami Kemenko PMK diprogrami sebagai ketua dikarenakan sifat kami yang berkoordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Bagaimana kami mengkoordinasikan program ini, bagaimana kami mengendalikan atau memastikan bahwa program ini tepat sasaran,” ujar Talib.
Kemenko PMK juga mengucapkan terima kasih kepada UN Women yang telah memfasilitasi kegiatan pertukaran pengetahuan HDP Nexus.
“Kita berharap ini bukan hanya seremoni atau peringatan biasa tetapi berkelanjutan yang penting, terutama dalam memberikan perlindungan atau pemberdayaan bagi perempuan,” harapnya.
Talib menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan UN Women sangat sejalan dengan program Kemenko PMK, khususnya dalam penanganan bencana dan konflik sosial.
“Ini sejalan dengan program kami, kalau berbicara tentang kebencanaan mungkin kita sudah lihat setiap saat di pemberitaan bahwa bencana hampir sering terjadi. Seperti yang terjadi di Manado erupsi Gunung Ruang kemudian di NTT erupsi Gunung Lewotobi,” jelasnya.
Menurutnya, bencana berdampak besar bagi semua pihak, khususnya perempuan yang sering menjadi pihak paling terdampak karena perannya mengatur kehidupan internal keluarga.
“Oleh karena itu kegiatan ini mendorong ketangguhan perempuan dalam menghadapi permasalahan bencana alam dan konflik sosial,” ujarnya.
Talib juga menyoroti kondisi Teluk Palu yang kehilangan banyak vegetasi.
“Saya tadi waktu naik pesawat saat kemari, saat melewati Teluk Palu saya lihat sudah habis semua hijaunya. Tentu saja itu pasti berdampak pada bencana alam baik banjir bandang atau mungkin longsor pasti memungkinkan dan itu sangat meningkatkan potensi bencana kita,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemenko PMK, dari 53 ribu desa di Indonesia, banyak yang rawan bencana alam.
“Jadi yang tinggal di desa itu setelah kita data ada sekitar 204 juta orang yang berpotensi tinggal di daerah rawan bencana atau terdampak bencana secara langsung,” jelasnya.
Talib menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya urusan pemerintah.
“Tentu kalau kita berbicara terkait bencana, kalau kita hanya berharap kepada pemerintah, apalagi terjadi pada saat-saat darurat. Bukan berarti pemerintah lepas tangan, tetapi mengajak berkolaborasi bersama sehingga bencana ini bisa menjadi urusan bersama,” ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya tengah membangun sistem sinergi bersama seluruh pihak melalui Program Tangguh Bencana.
“Kenapa pengetahuan bencana harus kita bangun, karena biasanya masyarakat ketika terjadi bencana tidak mengetahui di mana letak titik kumpul, sehingga penting untuk kita bangun pengetahuan ketika terjadi gempa bumi kita tahu apa yang harus dilakukan dan itu harus kita beri pengetahuan, karena bencana itu terjadi ketika kita tidak siap maka dari itu pemberian pengetahuan terkait bencana ini harus dimasifkan,” ujarnya.
Selain bencana, konflik sosial juga masih sering terjadi di beberapa daerah.
“Selain terjadi erupsi di NTT, juga di sana itu ada konflik sosial yang terjadi di Adonara di mana terdapat 4 orang meninggal dan pembakaran rumah sebanyak 54 yang terjadi 2024 kemarin. Ketika kami ke lokasi dan mencari penyebab konflik, didapat permasalahannya adalah persoalan kesenjangan. Jadi, antara dua desa ini yang bertetangga, desa yang satu maju sedangkan yang satunya tidak, yang akhirnya menyebabkan kecemburuan. Hal ini menjadi sumber konflik baru, bukan hanya SARA dan ketersinggungan agama saja tapi kesenjangan ini sangat berpotensi terjadinya konflik,” pungkasnya. (Andry)
Rekomendasi untukmu
