Gubernur Sulteng: Atasi Kemiskinan Butuh “4K”, Provinsi Tak Bisa Sendiri

Faktasulteng.id, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyadari betul bahwa beban mengatasi kemiskinan tidak bisa dipikul sendiri. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menekankan perlunya sinergi antarpemerintah daerah melalui pendekatan 4K: Kebersamaan, Keterbukaan, Keterpaduan, dan Kemesraan.

“Kalau kita semua sudah mesra, mesra DPRD dengan pemerintah, mesra pemerintah dengan forkopimda, mesra provinsi dengan kabupaten kota baru bisa selesai (kemiskinan) dan ini harapan saya,” ujar Anwar Hafid saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025-2029 di Gedung Wanita Bidarawasia, Senin, 30 Juni 2025.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencatat jumlah penduduk miskin di Sulteng mencapai 1.627.801 jiwa. Angka itu dinilai sebagai pekerjaan besar yang tak mungkin ditangani hanya oleh pemerintah provinsi tanpa peran aktif pemerintah kabupaten/kota.

Dalam forum perencanaan pembangunan tersebut, Gubernur Anwar menyoroti tiga fokus utama pembangunan hingga 2029: pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.

Pendidikan Gratis hingga Kuliah

Di bidang pendidikan, Pemprov Sulteng meluncurkan program wajib belajar 13 tahun plus kuliah. Deklarasi bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam forum Musrenbang menandai komitmen untuk menjamin tidak ada anak yang putus sekolah karena biaya.

Melalui program BERANI Cerdas, pembiayaan seluruh siswa SMA/SMK dan SLB di Sulteng kini ditanggung provinsi. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan beasiswa kuliah bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan jalur prestasi.

Beasiswa disalurkan kepada mahasiswa dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, serta yang memiliki IPK minimal 3,00. Dalam acara tersebut, Gubernur Anwar menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada penerima, seraya menyebutkan bahwa sekitar 2.000 pendaftar telah terverifikasi dan akan segera menerima dana beasiswa ke rekening masing-masing.

“Saya yakin dalam 10 tahun, 1 sarjana (dalam) 1 rumah pasti terwujud,” ucap Anwar optimistis.

Ia juga meminta bupati dan wali kota menyelaraskan program pendidikan daerah agar pendidikan gratis dapat dinikmati sejak PAUD hingga SMP. Program beasiswa kuliah yang selama ini dibiayai daerah, disarankan dialihkan ke sektor lain karena sudah diambil alih oleh provinsi melalui BERANI Cerdas.

Jaminan Kesehatan bagi yang Tak Terlindungi

Dalam aspek kesehatan, Pemprov Sulteng juga meluncurkan BERANI Sehat, program bantuan pembiayaan bagi warga tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau menunggak iuran BPJS.

“Ini membuktikan banyak rakyat tidak mau berobat karena tidak punya jaminan atau mereka menunggak,” ujar Anwar, merespons lonjakan jumlah peserta dari 1.300 menjadi sekitar 19.000 per bulan sejak program itu diluncurkan.

Tak hanya iuran BPJS, cakupan BERANI Sehat juga meliputi pembiayaan pengobatan penyakit yang tidak dicover BPJS, seperti tumor dan kanker, serta penanganan korban pembusuran dan kecelakaan tunggal.

Karena itu, ia menganjurkan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki program serupa untuk mengalihkan anggaran kesehatan ke kebutuhan lain.

Di samping itu, gubernur juga mengingatkan pentingnya pendataan penerima bantuan iuran (PBI) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kita ingin pendidikan dan kesehatan excellent (jadi yang terbaik),” katanya.

Pendapatan Rakyat dan PAD Daerah Naik

Untuk meningkatkan pendapatan warga, Pemprov Sulteng menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana pelatihan tenaga kerja. Nantinya, mereka akan disalurkan ke industri-industri yang telah menyatakan komitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Gubernur juga menaruh perhatian pada sektor pertanian dan perikanan, dengan menyebutnya sebagai potensi emas hijau dan emas biru yang harus dioptimalkan.

Sementara itu, untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah provinsi melakukan langkah-langkah penguatan fiskal. Salah satunya dengan merevisi Peraturan Gubernur tentang pajak air permukaan agar tarifnya menggunakan standar maksimal.

“Saya sudah merubah pergub pajak air permukaan supaya pakai standar maksimal menghitung (tarifnya),” jelasnya.

Anwar juga menegaskan agar kendaraan operasional perusahaan di wilayah Sulteng segera beralih ke pelat DN serta mempercepat penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pajak ini, termasuk PKB dan pajak air permukaan, diarahkan kepada perusahaan besar yang beroperasi di daerah.

Ia mengingatkan bahwa bupati dan wali kota memegang peran strategis dalam menginventarisasi potensi wajib pajak di daerah masing-masing. Sebab hasil dari penarikan akan dibagihasilkan ke daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Tiga hal ini saya tekankan supaya pendapatan kita naik,” tandasnya.