DPRD Sulteng Kritik LKPJ, Pemprov Janji Benahi Kekurangan
- Rabu, 21 Mei 2025 - 20:20 WITA
- Editor: Ananda Ramadan
(foto: Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
Faktasulteng.id, PALU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan sejumlah rekomendasi penting atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar Rabu, 21 Mei 2025.
Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng, H. Arus Abdul Karim, itu menjadi forum penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang diketuai Ir. Sonny Tandra. Melalui juru bicara Rahmawati M. Nur, S.Ag, Pansus menyoroti sejumlah persoalan krusial, dari pengelolaan anggaran, tata kelola aset daerah, optimalisasi BUMD, peningkatan kualitas belanja publik, hingga urgensi pemerataan pendidikan dan percepatan layanan kesehatan.
Laporan Pansus mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp5,56 triliun atau 92,15 persen dari target Rp6,03 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian cukup solid, yaitu Rp2,12 triliun atau 93,94 persen dari target. Namun demikian, kontribusi dari pengelolaan kekayaan daerah dinilai masih rendah, hanya 24,16 persen.
Di sektor pendidikan, DPRD menyoroti proyek pembangunan SMK Negeri 1 Luwuk yang belum rampung sesuai jadwal. Sementara pada sektor kesehatan, layanan RSUD provinsi sebagai rumah sakit rujukan dinilai belum optimal. DPRD juga mencatat lebih dari 700 ribu penduduk belum memiliki jaminan kesehatan.
Pansus menyarankan percepatan reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sinkronisasi anggaran berbasis hasil program, serta perbaikan format penyusunan LKPJ sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, terlebih dulu menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang mendalam atas kerja pengawasan legislatif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif di Bumi Nambaso Sulteng.
selanjutnya dalam sambutan mewakili Gubernur Anwar Hafid, menyatakan komitmen Pemprov untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut.
“Kami menyambut baik setiap catatan dan saran demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Reny dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan selama pelaksanaan tugas eksekutif. Pemerintah provinsi, kata dia, siap memperkuat sinergi dengan DPRD untuk menjalankan agenda pembangunan melalui program unggulan BERANI (Berdaya Saing, Inklusif, dan Inovatif).
“Tiada kata berhenti untuk berani mewujudkan Sulawesi Tengah maju dan berkelanjutan,” ucapnya mengakhiri sambutan gubernur. (**)
Rekomendasi untukmu
