Daftar 10 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional 2025: Ada Presiden Suharto, Gusdur Hingga Marsinah

1). Soeharto (Presiden RI ke-2)

 

Mantan jenderal militer yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia dari 1967 hingga 1998, Soeharto adalah tokoh yang sangat kontroversial dan sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Ia telah lama diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional karena perannya dalam menegakkan stabilitas negara dan pembangunan masif infrastruktur nasional.  Misalnya, sebagai komandan dalam operasi Serangan Umum 1 Maret 1949 yang merebut kembali Yogyakarta dari tangan kolonial Belanda. 

Di sisi lain, pengusulannya menghadapi kritik keras karena era kepemimpinannya tercatat oleh pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang sistemik. Meski demikian, pemerintah menyatakan bahwa usulan gelar bagi Soeharto telah memenuhi persyaratan formal. Gelar ini dipandang sebagai pengakuan atas pengaruhnya dalam sejarah pembangunan nasional — sekaligus memicu debat publik tentang bagaimana menulis ulang sejarah bangsa.

2. Abdurrahman Wahid (Gus Dur, Presiden RI ke-4)

 

Lahir 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur — wafat 30 Desember 2009. Sebagai presiden keempat Indonesia (1999–2001), ia dikenal dengan julukan “Bapak Pluralisme” karena langkah‐langkahnya dalam memperjuangkan hak minoritas, kebebasan beragama, serta reformasi demokrasi. Gus Dur telah menghapus beberapa larangan tradisional terhadap warga Tionghoa, mendorong pluralisme dan keberagaman dalam masa transisi demokrasi Indonesia. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada beliau menjadi pengakuan terhadap perjuangan kemanusiaan dan pluralitasnya—meskipun masa kepemimpinannya juga diwarnai konflik dan tantangan politik.

3. Marsinah (Aktivis Buruh)

 

Lahir 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur — ditemukan meninggal 8 Mei 1993 usai aksi mogok para buruh di Sidoarjo. Marsinah menjadi simbol keberanian kelas pekerja Indonesia ketika menuntut upah layak dan kondisi kerja yang manusiawi. Pemberian gelar pahlawan nasional atas namanya menandai pengakuan negara terhadap perjuangan buruh, namun juga memunculkan syarat—yakni penyelesaian kasus pembunuhan dan penegakan keadilan bagi korban. 

4. Mochtar Kusumaatmadja (Ahli Hukum / Diplomat)

 

 

Lahir 17 Februari 1929 di Batavia (kini Jakarta) — wafat 6 Juni 2021. Ia pernah menduduki jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (1974–1978) dan kemudian Menteri Luar Negeri (1978–1988) dalam era pemerintahan Soeharto. Dalam karier diplomatiknya, Mochtar menjadi pionir dalam upaya diplomasi maritim Indonesia dan memperkuat kerangka hukum internasional dalam hubungan negara.

Penganugerahan gelar atas dirinya menggarisbawahi peran intelektual dan diplomatis yang kadang kurang tampil dalam narasi “pejuang” tradisional — namun vital dalam perebutan posisi Indonesia di panggung global.

5. Rahmah El Yunusiyah (Tokoh Emansipasi & Pendidikan, Sumatera Barat)

 

Lahir 29 Desember 1900 di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat — wafat 26 Februari 1969. Rahmah El Yunusiyah mendirikan sekolah khusus perempuan “Diniyah Putri” pada 1 November 1923 di Padang Panjang — menjadi salah satu pionir pendidikan wanita di Minangkabau dan Indonesia. Ia juga aktif dalam gerakan sosial, keagamaan, dan politik pada masa pra-kemerdekaan. Gelar pahlawan nasional untuk tokoh ini menjadi pengakuan terhadap perjuangan emansipasi perempuan dan pendidikan sebagai fondasi bangsa.

7. Sarwo Edhie Wibowo

Letnan Jenderal (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo lahir di Purworejo, 25 Juli 1925, dikenal sebagai komandan RPKAD yang berperan penting dalam penumpasan G30S/PKI dan penegakan stabilitas nasional pasca-1965. Lulusan Akademi Militer Yogyakarta ini kemudian menjabat sebagai Gubernur Akabri, Duta Besar RI untuk Korea Selatan, dan anggota DPR/MPR RI, serta dikenal sebagai perwira tegas dan berintegritas yang berani bersuara kritis terhadap penyimpangan kekuasaan. Wafat pada 9 November 1989 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Sarwo Edhie dikenang sebagai sosok nasionalis sejati. Atas jasa dan dedikasinya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya pada 10 November 2025.

7. Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima XIV)

 

Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Sultan Bima XIV dari NTB membawa peran tradisional sebagai penguasa lokal yang berafiliasi dengan republik dalam masa transisi kemerdekaan Indonesia. Profilnya kurang banyak tercatat dalam literatur populer nasional, namun penetapan gelar pahlawan nasional untuk tokoh ini menunjukkan pengakuan negara terhadap peran sultan-sultan daerah dalam proses integrasi wilayah ke dalam NKRI.

8. Syaikhona Muhammad Kholil (Ulama Indonesia)

 

Sebagai ulama besar Indonesia — terutama di Jawa Tengah (Jepara) — Syaikhona Muhammad Kholil dikenal sebagai salah satu tokoh keagamaan yang menyebarkan ajaran Islam moderat dan mendidik generasi pesantren. Penetapan gelar pahlawan nasional untuk beliau menegaskan bahwa perjuangan keagamaan, pendidikan, dan dakwah juga dianggap sebagai bagian dari “jasa luar biasa bagi bangsa”.

9. Tuan Rondahaim Saragih (Tokoh Sumatera Utara)

 

Tokoh dari Sumatera Utara, bernama Tuan Rondahaim Saragih, yang namanya tidak sepopuler nasional tetapi dianggap memiliki kontribusi lokal yang signifikan — terutama dalam perjuangan anti-kolonialisme, pembelaan adat Batak, atau integrasi wilayah. Penetapan pahlawan nasional untuk tokoh ini memperluas cakupan penghargaan ke “sudut-sudut” sejarah daerah yang selama ini kurang mendapat sorotan.

10. Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore)

 

 

Lahir 5 Agustus 1912 di Soasiu, Tidore (Maluku) — wafat 4 Juli 1967 di Ambon. Beliau adalah Sultan Tidore ke-26, memerintah masa 1947–1967, dan pada tahun 1956 ditetapkan sebagai Gubernur Irian Barat (Provinsi Perjuangan) dalam upaya pengembalian wilayah Papua ke NKRI. Penetapan gelar pahlawan nasional untuk Zainal Abidin Syah menunjukkan bahwa integrasi wilayah timur Indonesia dan peran sultan-tradisional dalam proses kemerdekaan tetap dihargai sebagai bagian dari narasi perjuangan bangsa. (**)