Bukan Sekadar ART: Karding Ingin Lulusan UNISA Jadi ‘Sri Mulyani’ di Kancah Migran Global

Faktasulteng.id, Palu - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Universitas Alkhairaat (UNISA) hari ini meresmikan kolaborasi strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, langsung hadir di Aula Fakultas Kedokteran UNISA untuk menandai momen penting ini, menandakan komitmen serius dalam memanusiakan pekerja migran Indonesia dan memperkuat sinergi pengembangan pendidikan, pelatihan, serta penempatan tenaga kerja migran yang berkualitas, Senin (9/6/25).

“Kerja sama ini diharapkan melahirkan SDM unggul dari Sulawesi Tengah yang siap bekerja di luar negeri dengan pelindungan yang maksimal dan peluang yang luas,” ujar Menteri Karding dalam sambutannya.

Rektor UNISA, Muhammad Yasin, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa momen ini adalah catatan penting bagi perguruan tinggi peninggalan Guru Tua tersebut. “UNISA mendapat ruang untuk terus berkiprah dan ambil bagian dalam pembangunan bangsa yang bertransformasi menjadi negara maju,” ujarnya. UNISA menyambut ajakan Kementerian P2MI untuk duduk bersama memikirkan, merumuskan, dan merencanakan berbagai kebijakan perlindungan PMI.

Mengubah Paradigma PMI, Dari ART Hingga Sri Mulyani

Dalam sesi dialog terbuka bersama mahasiswa, Menteri Karding menegaskan pentingnya mengubah cara pandang terhadap pekerja migran. Menurutnya, istilah pekerja migran tidak terbatas pada asisten rumah tangga (ART) atau sektor informal saja.

“Jadi adik-adik jangan hanya melihat pekerja luar negeri itu sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, bukan,” kata Menteri Karding. Ia memberikan contoh konkret, “Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu pernah bekerja di IMF, di sana itu juga pekerja migran. Atlet voli Megawati itu juga pekerja migran. Arhan, pemain sepak bola yang main di Jepang, Asnawi yang main di Thailand, itu juga pekerja migran. Pak Habibie yang dulu bekerja sebagai engineer di Jerman, itu juga pekerja migran.”

Karding menekankan, kesalahan persepsi yang melekat di masyarakat selama ini telah membuat makna dan potensi besar dari migrasi tenaga kerja menjadi sempit. Padahal, para pekerja migran Indonesia turut membawa nama baik bangsa dan menjadi agen transformasi sosial dan ekonomi, baik di keluarga maupun komunitas asal mereka.

“Selama ini mindset kita sempit. Padahal pekerja migran itu justru mereka yang punya keberanian, kapasitas, dan tekad untuk maju. Mereka bukan warga kelas dua, tapi pejuang global yang layak dihormati,” tegas Menteri Karding.

Investasi Manusia dan Tantangan Global

Kementerian P2MI, yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bukan hanya tentang perlindungan. Karding menyatakan, kementerian ini juga fokus pada potensi sosial-ekonomi dan pemberdayaan. “Bekerja di luar negeri itu ibarat kuliah kerja, akan mendapatkan pengalaman, ilmu, keterampilan, dan relasi baru,” jelasnya.

Menyoroti kondisi angkatan kerja Indonesia yang mencapai 152 juta jiwa, dengan lapangan pekerjaan padat karya yang kian menyusut, Karding menyatakan bahwa bekerja di luar negeri menjadi solusi mengurangi pengangguran dan kemiskinan, bahkan menguatkan ekonomi nasional dan daerah. “Ini telah menjadi budaya global,” tegasnya.

Bonus demografi Indonesia, dengan usia produktif yang sangat tinggi, menjadi modal besar. Permintaan pekerja dari luar negeri mencapai 1,7 juta, namun Indonesia baru mampu mengonsolidasikan sekitar 30 ribu lebih. Sektor yang dibutuhkan beragam, dari pertanian, perikanan, kesehatan, hingga teknologi informasi.

Membangun Martabat dan Masa Depan

Kementerian P2MI berharap UNISA dapat menjadi pusat penelitian pekerja migran, karena kementerian ini adalah “kementerian investasi manusia.” Diharapkan PMI yang pulang akan menjadi pembangun negeri dengan pengetahuan dan kreativitas dari luar negeri.

Dalam tata kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), empat hal krusial ditekankan oleh Karding: keamanan jika berangkat sesuai prosedur, akses informasi resmi hanya melalui KP2MI, pelayanan imigran yang cepat, efisien, dan murah, serta pemberdayaan yang sesuai permintaan pasar.

Karding secara khusus meminta mahasiswa UNISA untuk melakukan kajian terkait tata kelola perlindungan pekerja migran dan sosialisasi program KP2MI, termasuk peningkatan literasi keuangan PMI. Ia juga menyarankan pembentukan fakultas atau setidaknya komunitas sebagai pusat pembelajaran imigrasi di kampus.

“Hari ini kita tidak bisa lagi berpikir sempit. Dulu orang merantau dari desa ke kota. Sekarang kita dorong anak-anak muda dari kota ke dunia internasional. Bukan sekadar cari uang, tapi membangun masa depan dan membawa pulang nilai,” tutup Menteri Karding, menegaskan komitmen KemenP2MI untuk membangun martabat, mengubah cara pandang publik, dan mendorong regenerasi sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing internasional. (Ibnu)