Bedah Jantung Perdana di Palu, Menkes: Ini Bukti Nyata Reformasi Kesehatan

Faktasulteng.id, PALU - Jumat pagi, 1 Agustus 2025, menjadi hari bersejarah bagi pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, meresmikan pelaksanaan operasi bedah jantung terbuka pertama di RSUD Undata, Palu. Momen ini menandai tonggak penting: Sulawesi Tengah kini resmi menjadi provinsi ke-27 yang mampu melakukan layanan operasi jantung terbuka di Indonesia.

“Saat awal menjabat, hanya ada 9 provinsi yang memiliki layanan bedah jantung terbuka. Hari ini, saya bersyukur Sulawesi Tengah menjadi yang ke-27. Ini adalah capaian luar biasa,” ujar Budi dalam sambutannya.

Menteri Budi datang bersama rombongan pejabat tinggi Kemenkes, antara lain Dirjen Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya, Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Ahmad Irsan A. Moeis, serta sejumlah ketua kolegium dan direktur rumah sakit rujukan nasional. Turut mendampingi pula Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Plt. Kadinkes Sulteng Wayan Apriani, serta Direktur RSUD Undata, dr. Hery Mulyadi.

Operasi jantung perdana tersebut dilakukan oleh tim dokter gabungan dari RSUD Undata, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, dan RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kolaborasi ini berlangsung dalam pengawasan ketat, sekaligus transfer pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga medis lokal.

Menteri Budi menjelaskan, fokus awal kepemimpinannya lebih banyak tersita oleh pandemi Covid-19. Transformasi sistem kesehatan nasional baru bisa dimulai pada September 2022, dengan prioritas pada tiga penyakit mematikan: stroke, jantung, dan kanker. “Penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor dua setelah stroke, dengan angka 275 ribu jiwa per tahun. Setiap rumah sakit provinsi harus mampu menangani tiga jenis operasi jantung: bedah jantung terbuka dasar, bypass, dan jantung anak,” tegasnya.

Ia menyoroti pentingnya penguatan kapasitas daerah untuk menangani penyakit jantung bawaan. “Dari 12.000 bayi lahir tiap tahun dengan kelainan jantung bawaan, hanya 6.000 yang bisa dioperasi. Sisanya meninggal bukan karena penyakitnya tak bisa ditangani, tapi karena kekurangan dokter dan fasilitas. Ini tanggung jawab kita bersama,” kata Budi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi ini merupakan hasil dari komitmen kuat Pemerintah Provinsi, termasuk langkah-langkah intervensi langsung sejak awal tahun. “Sejak 20 Februari kami kawal langsung proses ini. Saya turun langsung ke RS, memastikan sekat ruangan operasi jadi, mengejar pengadaan alat, bahkan sempat kami siapkan rencana penghentian kerja sama dengan BPJS bila tidak segera memfasilitasi layanan,” ungkap Reny.

Ia menegaskan bahwa program Berani Sehat yang diusung bersama Gubernur Anwar Hafid bukan sekadar slogan. “Kami tidak ingin ada lagi warga Sulawesi Tengah yang harus keluar daerah hanya karena fasilitas atau dokter tidak ada. Semua tindakan medis harus bisa dilakukan di rumah sakit kita sendiri,” katanya.

Reny juga mengungkapkan bahwa fokus pemerintah daerah berikutnya adalah penguatan layanan stroke, kanker, dan neonatal. Pembangunan gedung baru dan pengadaan peralatan pun disiapkan. Untuk mendukung hal itu, Reny menyebut seluruh efisiensi anggaran, termasuk perjalanan dinas, dialihkan ke investasi kesehatan.

Soal keberlanjutan tenaga medis, Pemerintah Provinsi juga akan mendorong pencetakan dokter spesialis dan subspesialis melalui skema beasiswa dengan sistem ikatan daerah. “Kami sudah koordinasi dengan Pak Menteri, agar SIP (Surat Izin Praktik) tidak dikeluarkan bila dokter pindah dari Sulteng. Ini bentuk ikatan moral dan keberpihakan kepada daerah,” ujarnya.

Wakil Gubernur pun menutup sambutannya dengan ajakan agar Kemenkes terus memberi dukungan untuk pengembangan layanan kesehatan daerah. Ia berharap Menkes bisa mengunjungi lebih banyak daerah di Sulawesi Tengah agar semangat reformasi kesehatan merata sampai pelosok. (**)