Anwar Hafid Tinjau Pelabuhan Mato, Nelayan Banggai Laut Keluhkan Hasil Tangkapan Turun Drastis
- Kamis, 28 Agustus 2025 - 15:59 WITA
- Editor: Ananda Ramadan
(Foto: BIRO ADPIM)
Faktasulteng.id, Balut - Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., mengunjungi Pelabuhan Perikanan Mato, Kabupaten Banggai Laut, Rabu (27/8). Dalam kunjungan itu, Anwar didampingi Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, SH, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si.
Kehadiran Anwar dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan para nelayan. Mereka mengadukan persoalan utama yang dihadapi, mulai dari merosotnya hasil tangkapan hingga minimnya sarana pendukung.
“Dulu bisa 1.500 box ikan per bulan, sekarang tinggal 100-200 box saja,” kata seorang perwakilan nelayan. Mereka menyebut cuaca, pembatasan wilayah tangkap, dan lemahnya infrastruktur sebagai penyebab penurunan.
Kondisi pelabuhan juga menjadi sorotan. Nelayan meminta tambahan dermaga, cold storage, pasokan BBM bersubsidi, serta perbaikan fasilitas dasar seperti masjid dan WC. Masalah jaringan komunikasi turut diadukan, karena menyulitkan transaksi dengan pembeli dari Luwuk maupun Palu.
“Pembeli biasanya ingin melihat ikan melalui video call, tetapi disini tidak ada jaringan. Kami juga berharap ada bantuan kapal, jaring, dan peningkatan fasilitas pelabuhan,” ujar nelayan lain.
Saat ini terdapat 61 kapal purse seine dan sekitar 60 kapal jollor yang beroperasi di wilayah Banggai Laut.
Menanggapi aspirasi itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk berpihak pada nelayan.
“Pemerintah akan memperhatikan aspirasi bapak-bapak sekalian. Prinsipnya, pembangunan kelautan dan perikanan harus berpihak pada kesejahteraan nelayan,” ujar Anwar.
Ia juga mendorong penguatan koperasi nelayan agar harga ikan lebih stabil serta mengajak pelaku usaha menghadirkan pabrik pengolahan ikan yang sehat dan kompetitif.
Kunjungan ditutup dengan peninjauan fasilitas unit kerja koperasi nelayan di kawasan pelabuhan. Hasil tinjauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan tindak lanjut pemerintah daerah. (**)