Anwar Hafid: Pembangunan Sulteng Tak Boleh Asal Jalan
- Rabu, 14 Mei 2025 - 13:26 WITA
- Editor: Ananda Ramadan
rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. (foto: istimewa)
Faktasulteng.id, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan arah pembangunan provinsi lima tahun ke depan harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bekerja berdasarkan asumsi, melainkan berdasar data dan aspirasi lapangan.
“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” kata Anwar Hafid dalam rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 14 Mei 2025.
Rapat yang juga dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan dan Kepala BPS Sulteng Simon Sapary itu membahas arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah 2025-2030. Wakil Gubernur Reny Lamadjido turut mendampingi dalam pertemuan tersebut.
Anwar menekankan bahwa RPJMD harus fokus pada penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan antarwilayah. Ia menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan need assessment berbasis data, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, menurut dia, data saja tidak cukup.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan angka dan merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya langsung, itu solusi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat sinergi lintas pemerintah, Anwar berencana membawa seluruh kepala dinas ke Kabupaten Buol pada 27 Mei mendatang. Tujuannya, berdialog langsung dengan pemerintah kabupaten dan menyusun peta jalan pembangunan hingga 2030. “Kalau gagal, kita gagal bersama,” katanya.
Salah satu fokus pembangunan adalah sektor pertanian. Anwar mengusulkan pendekatan sederhana namun terukur: ketersediaan benih dan alat. Pemerintah provinsi akan membangun 13 penangkaran benih di setiap kabupaten serta membentuk brigade pertanian untuk mendukung mekanisasi.
Gubernur juga menyinggung pentingnya etika birokrasi menjelang pembahasan RPJMD di DPRD. Ia meminta OPD menjaga tata krama dan menghormati lembaga legislatif. “Saya ini pernah di DPR RI. Kalau sidang, pakaian tidak sesuai, barcode tidak aktif, tidak bisa masuk,” ujar Anwar, mengingatkan pentingnya disiplin dan etika formal.
Dalam suasana rapat yang berlangsung santai namun sarat gagasan, Anwar turut membagikan pengalamannya selama perayaan HUT Sulawesi Tengah. Menurut dia, momentum itu menunjukkan efek ganda ekonomi yang positif. “Pedagang kecil melaporkan dagangan mereka laris. Ini bukti bahwa event publik bisa mendorong pertumbuhan,” katanya.
Salah satu keberhasilan yang ia soroti adalah Mall Pelayanan Publik yang dibuka selama perayaan HUT. Berdasarkan hasil pemantauan internalnya, layanan terintegrasi ini mendapatkan respons positif dari masyarakat. “Banyak warga berharap layanan seperti ini diperpanjang. Ini bukti bahwa publik menginginkan efisiensi,” tuturnya.
Melalui sembilan program unggulan bertajuk Sembilan Berani, Anwar Hafid ingin memastikan visi “Sulteng Nambaso”—Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan—tidak sebatas jargon. “RPJMD ini bukan sekadar dokumen. Ia harus menjadi jawaban konkret atas kebutuhan rakyat,” ujarnya. (**)
Rekomendasi untukmu
