Anwar Hafid dan AHY Sepakat: Tata Ruang dan Infrastruktur Jadi Kunci Sulawesi Bangkit
- Kamis, 10 Juli 2025 - 16:51 WITA
- Editor: Ananda Ramadan
(Foto: Ist)
Faktasulteng.id, PALU - Pemerintah pusat dan daerah sepakat menempatkan infrastruktur dan tata ruang sebagai fondasi utama pembangunan Sulawesi. Kesepahaman ini mengemuka dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Kamis, 20 Juli 2025.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan bahwa wilayah tengah dan timur Indonesia, khususnya Sulawesi, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan nasional. Namun, ia menyoroti lemahnya konektivitas antarwilayah sebagai penghambat utama.
“Sulawesi ini mengandung potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tapi infrastruktur masih minim. Jika konektivitas antarwilayah diperkuat, saya yakin mutiara Indonesia akan lahir dari Sulawesi dan bagian timur,” kata Anwar dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa forum ini semestinya melahirkan komitmen untuk menjadikan tata ruang sebagai panglima dalam pembangunan wilayah.
“Forum ini harus melahirkan komitmen bersama untuk menjadikan tata ruang sebagai acuan utama pembangunan, bukan dikalahkan oleh investasi semata,” ujarnya.
Dukungan terhadap pandangan tersebut datang langsung dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menyoroti kompleksitas tata ruang di daerah dan pentingnya peran pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di lapangan.
“Pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan menghadapi konflik tata ruang sendirian. Kita semua tahu, di satu sisi kita harus lindungi sawah untuk ketahanan pangan. Di sisi lain, kita juga harus bangun perumahan dan industri,” kata AHY.
AHY menekankan bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
“Tugas kita adalah memastikan pembangunan tidak meninggalkan siapa pun dan tetap menjaga kelestarian alam,” tegasnya.
Ia juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi Sulawesi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mencapai 9,9 persen. Target tersebut, menurut AHY, harus dibarengi dengan distribusi kesejahteraan dan keadilan ekologis.
“Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi meninggalkan rakyat di bawah. Kita butuh pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar AHY.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian forum adalah percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Sulawesi. Saat ini, dari total 451 RDTR yang ditargetkan, baru 90 yang tuntas. Sisanya, sebanyak 361 RDTR, masih harus dikejar.
Menurut AHY, dengan telah tersedianya peta dasar skala besar 1:5000 untuk seluruh pulau, tidak ada alasan lagi untuk menunda penyusunan dan legalisasi RDTR secara masif dan sistematis.
Sebagai simbol kesiapan teknis, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Prof. Muh Aris, menyerahkan peta dasar skala 1:5000 kepada seluruh gubernur se-Sulawesi pada akhir acara.
AHY juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, yang kini menjadi penggerak utama percepatan tata ruang berbasis data. (**)
Rekomendasi untukmu
