Andhika Mayrizal Dukung Sulteng Jadi Simpul Logistik Nasional
- Jumat, 11 Juli 2025 - 21:54 WITA
- Editor: Ananda Ramadan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir. (Foto: Ist)
Faktasulteng.id, PALU - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, menyatakan dukungan terhadap usulan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang mendorong penetapan provinsi itu sebagai salah satu simpul logistik nasional.
Dukungan tersebut ia sampaikan menanggapi penyampaian langsung Gubernur Anwar kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam kunjungan ke Kota Palu.
“Sebagai perwakilan daerah, saya sangat setuju dengan apa yang menjadi usulan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah tersebut. Itu adalah mimpi besar dari para pemimpin terdahulu yang kini harus kita wujudkan bersama,” kata Andhika.
Menurut dia, pembangunan yang merata sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antarwilayah. Ia menyoroti pentingnya pembangunan jalan penghubung seperti ruas Kasimbar-Tambu yang dinilai strategis dalam memangkas jarak tempuh serta menurunkan biaya logistik.
“Infrastruktur penghubung seperti ruas Kasimbar-Tambu tidak hanya akan memotong jarak tempuh, tetapi juga dapat menurunkan biaya logistik dan memperlancar rantai produksi dari sentra industri ke pasar domestik maupun ekspor,” ujarnya.
Andhika turut menekankan urgensi membuka jalur alternatif selain Kebun Kopi, yang selama ini menjadi satu-satunya akses utama menuju sejumlah wilayah strategis di kawasan timur Indonesia.
“Mulai sekarang memang harus dipikirkan jalur alternatif. Ketergantungan pada satu akses utama seperti Kebun Kopi berisiko besar, apalagi jika terjadi bencana atau hambatan distribusi,” tambahnya.
Ia berkomitmen untuk membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional melalui jalur kelembagaan. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita—delapan program prioritas nasional, termasuk di dalamnya pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Kami di DPD RI akan menjadikan ini prioritas dalam komunikasi dengan kementerian teknis dan lembaga negara lainnya,” tutup Andhika. (**)
Rekomendasi untukmu
