Literasi Bencana Kota Palu: Melawan Pseudosains di Tengah Ancaman Gempa Palu

PALU, Faktasulteng.id – Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat pasca gempa bumi Magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi pada 16 Juni 2026, mulai dari akademisi, pegiat kebencanaan, masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, dan komunitas literasi berkumpul dalam forum diskusi bertajuk “Literasi Bencana, Pseudosains, dan Peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)” di Nemu Buku, Jalan Tanjung Tururuka, Kota Palu, Rabu (24/6/2026) malam.

Diskusi yang digagas Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kota Palu itu menjadi ruang pertemuan antara pengetahuan ilmiah, pengalaman kebencanaan, dan kegelisahan publik yang belakangan dipenuhi berbagai informasi tidak terverifikasi terkait gempa bumi dan tsunami.

Hadir sebagai narasumber Ir. Dr. Abdullah, MT, dosen Universitas Tadulako sekaligus peneliti geologi Sulawesi Tengah, Hendrik Leopatty, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Palu, serta akademisi dan arsitek Universitas Tadulako Rifai Mardin. Turut hadir pemilik TBM Nemu Buku Neni Muhidin, perwakilan organisasi masyarakat sipil, komunitas historia sulteng, pemerhati kebencanaan, mahasiswa, serta sejumlah jurnalis, termasuk mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Yardin Hasan.

Dari Sesar Sarasena Menjadi Palu-Koro
Dalam pemaparannya, Abdullah mengajak peserta memahami sejarah panjang penelitian geologi di Sulawesi Tengah.

Ia menjelaskan bahwa patahan yang kini dikenal sebagai Sesar Palu-Koro sebenarnya pertama kali diidentifikasi oleh peneliti asing dengan nama yang berbeda.

“Awalnya disebut Sesar Sarasena oleh peneliti dari Swiss. Kemudian Prof. J.A. Katili memperkenalkan nama Palu-Koro yang lebih mudah dikenali dan lebih sesuai dengan karakter geografis wilayah yang dilalui sesar tersebut,” ujarnya.

Nama Koro sendiri merujuk pada Sungai Koro yang mengalir di kawasan Pipikoro hingga Kulawi Selatan. Lembah Koro merupakan salah satu bentang alam yang terbentuk akibat aktivitas tektonik sesar tersebut selama jutaan tahun.

Menurut Abdullah, masyarakat sering kali hanya mengenal Sesar Palu-Koro, padahal Sulawesi Tengah memiliki banyak sesar aktif lainnya.

“Kalau merujuk identifikasi BMKG, ada puluhan sesar aktif di Sulawesi dan sekitarnya yang sewaktu-waktu dapat memicu gempa bumi,” katanya.

Ia mencontohkan Sesar Poso yang dalam berbagai penelitian memiliki beberapa nama berbeda. Salah satunya adalah Sesar Malei yang dinamai berdasarkan sungai yang dilaluinya.

Fenomena itu, kata dia, lazim terjadi karena setiap peneliti yang melakukan pemetaan kerap memberikan penamaan berdasarkan karakter geografis di lokasi penelitian.

Gempa Sigi 2026 dan Aktivitas Sesar Sausu
Salah satu topik yang paling banyak menarik perhatian peserta adalah gempa Magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palolo dan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, pada 16 Juni lalu.

Menurut Abdullah, berdasarkan kajian geologi dan data yang tersedia, gempa tersebut tidak bersumber dari Sesar Palu-Koro.

“Gempa kemarin berasal dari aktivitas Sesar Sausu. Sesar ini pernah juga memicu gempa sekitar 31 tahun lalu dengan magnitudo sekitar 5,9,” ujarnya.

Berdasarkan catatan sejarah kegempaan, peristiwa tersebut menimbulkan kerusakan dan korban luka-luka, namun tidak menyebabkan korban jiwa.

Abdullah juga menepis anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa setiap sesar aktif berpotensi menghasilkan gempa di atas Magnitudo 8.

Menurutnya, gempa dengan magnitudo sangat besar umumnya berasal dari zona subduksi atau pertemuan lempeng tektonik yang dikenal sebagai megathrust.

“Sesar darat memiliki keterbatasan panjang patahan. Karena itu ada batas energi yang dapat dilepaskan. Gempa di atas Magnitudo 8 umumnya berasal dari zona konvergen atau megathrust,” jelasnya.

Ia menambahkan, sepanjang sejarah pencatatan modern, energi terbesar yang pernah dilepaskan oleh Sesar Palu-Koro tercatat mencapai Magnitudo 7,6.

Abdullah juga menyinggung perdebatan ilmiah mengenai tsunami yang terjadi pada 20 Mei 1938 di Teluk Tomini. Saat itu sejumlah penelitian mengaitkan kejadian tersebut dengan Sesar Tokararu. Namun menurutnya, masih terdapat ruang kajian yang menunjukkan kemungkinan keterkaitan dengan sistem sesar yang lebih besar di kawasan Sulawesi Tengah.

Mengapa Jepang Bisa Memberi Peringatan Lebih Cepat?
Pertanyaan mengenai sistem peringatan dini gempa di Jepang menjadi salah satu isu yang mencuat dalam diskusi.

Neni Muhidin mengangkat fenomena yang sering beredar di media sosial, yakni notifikasi gempa yang diterima masyarakat Jepang beberapa detik sebelum guncangan utama terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Hendrik Leopatty menjelaskan bahwa teknologi itu bekerja dengan mendeteksi gelombang primer atau P-Wave, yaitu gelombang tercepat yang muncul sesaat setelah patahan bergerak.

“Gelombang primer bergerak lebih cepat dibanding gelombang yang menyebabkan kerusakan. Karena itu sistem bisa memberikan peringatan beberapa detik sebelum guncangan utama dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa prinsip yang sama sering dikaitkan dengan perilaku hewan yang tampak tidak biasa sebelum gempa terjadi.

Meski demikian, Hendrik menegaskan bahwa keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada kepadatan jaringan sensor dan investasi teknologi yang besar.

“Ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi negara. Semakin rapat jaringan sensor yang dipasang, semakin cepat sistem membaca gelombang awal gempa,” katanya.

BMKG Pasang 36 Sensor di Sulawesi Tengah
Dalam kesempatan itu Hendrik juga memaparkan kondisi sistem pemantauan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Saat ini BMKG mengoperasikan sedikitnya 36 sensor seismik yang tersebar di berbagai wilayah Sulawesi Tengah untuk memantau aktivitas kegempaan.

“Prinsip kerja sensor adalah menangkap getaran dan energi yang dilepaskan saat terjadi gempa bumi,” ujarnya.

Selain sensor seismik, BMKG juga memperkuat sistem pemantauan tsunami melalui sejumlah instrumen yang ditempatkan di kawasan Mamboro, Taipa, Ampana, hingga Banggai Kepulauan.

Menurut Hendrik, pengalaman gempa besar di Mindanao, Filipina Selatan, menunjukkan pentingnya memperluas jaringan pemantauan di wilayah utara Sulawesi seperti Buol dan Tolitoli.

“Kalau melihat posisi sumber-sumber gempa di kawasan utara Sulawesi, tentu semakin banyak sensor yang dipasang akan semakin baik untuk mendukung sistem peringatan dini,” katanya.

Belajar Hidup di Atas Patahan
Sementara itu, akademisi Universitas Tadulako, Rifai Mardin, mengajak peserta melihat bencana dari sudut pandang tata ruang dan arsitektur.

Menurut Rifai, fakta bahwa Kota Palu berdiri di atas kawasan yang secara geologis aktif tidak boleh melahirkan ketakutan berlebihan, tetapi harus menjadi dasar untuk membangun budaya kesiapsiagaan.

“Kita hidup di atas patahan yang aktif, tetapi manusia memiliki kemampuan beradaptasi. Persoalannya adalah sejauh mana kita memahami risiko yang ada,” ujarnya.

Rifai menjelaskan bahwa konsep Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada dasarnya bertujuan menurunkan dampak ancaman melalui peningkatan kapasitas masyarakat.

“Ancaman mungkin tetap ada, tetapi ketika kesiapsiagaan meningkat, maka risiko akan menurun,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah aspek sederhana yang sering diabaikan dalam pembangunan gedung publik, seperti arah bukaan pintu yang seharusnya mengarah ke luar untuk memudahkan evakuasi darurat.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan material interior yang aman saat terjadi gempa, termasuk menghindari pemasangan plafon gantung yang berpotensi runtuh dan mencederai penghuni bangunan.

Melawan Pseudosains dengan Literasi
Diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam itu pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan bersama: ancaman terbesar pasca bencana bukan hanya gempa susulan, melainkan juga banjir informasi yang tidak berbasis ilmu pengetahuan.

Berbagai narasi tentang prediksi gempa, ramalan tsunami, hingga klaim-klaim yang tidak memiliki dasar ilmiah terus beredar di media sosial dan kerap menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Karena itu, Forum PRB Kota Palu menilai penguatan literasi kebencanaan menjadi kebutuhan mendesak di Sulawesi Tengah, terutama setelah pengalaman gempa, tsunami, dan likuefaksi 28 September 2018 serta gempa Sigi pada Juni 2026.

Di kota yang berdiri tepat di atas salah satu sesar paling aktif di Indonesia, kemampuan membedakan sains dan pseudosains bukan lagi sekadar pengetahuan tambahan.

Ia telah menjadi bagian dari upaya menyelamatkan nyawa.

Penulis: Apriawan Repadjori