PMII Sulteng Gelar Aksi di Depan DPRD Sulteng, Tolak Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

PMII Sulteng Gelar Aksi di Depan DPRD Sulteng, Tolak Penetapan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional PMII Sulawesi Tengah menggelar aksi damai di depan DPRD Sulteng, menolak penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Mahasiswasulteng

Bagikan Berita ini!

Faktasulteng.id, Palu  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah menegaskan penolakannya terhadap penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Sikap itu disuarakan melalui aksi demonstrasi yang digelar pada Rabu, 12 November 2025, di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Aksi yang berlangsung pukul 15.30 WITA itu diikuti sekitar 20 orang massa aksi dengan titik kumpul di Sekretariat PKC PMII Sulteng. Mereka membawa bendera organisasi, spanduk, petisi, selebaran, dan sound system sebagai perangkat aksi.

Koordinator lapangan, Muh Israful Hidayah, mengatakan aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai mengabaikan sejarah kelam masa Orde Baru.

“ Hari ini kami sebagai mahasiswa turun ke jalan dalam rangka aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kami. Tentunya bagi kami PMII Sulteng, tidak menerima dan mengecam pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional,” tegas Fadel, salah satu orator aksi.

PMII Sulteng menguraikan setidaknya tiga alasan utama penolakan terhadap penetapan tersebut, yakni:

Adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama masa kekuasaannya, termasuk tindakan represif terhadap rakyat dan aktivis.

Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar dalam sistem pemerintahan Orde Baru.

Pembungkaman terhadap media massa dan kebebasan berpendapat, yang mengekang ruang demokrasi selama bertahun-tahun.

Selain menyoroti penetapan gelar pahlawan untuk Soeharto, PMII Sulteng juga mengangkat sejumlah isu turunan. Di antaranya, menilai program makanan bergizi gratis lebih baik dialihkan untuk memperkuat anggaran pendidikan, serta mendorong penetapan Guru Tua sebagai pahlawan nasional.

Melalui aksi ini, PMII Sulteng berharap pemerintah mendengarkan suara publik dan tidak gegabah dalam memberi gelar kepahlawanan tanpa melihat rekam jejak sejarah secara utuh. (Abdy HM)