Otokritik Ideologis: Menggugat Marwah ‘Partai Pelopor’ di Sulawesi Tengah

Faktasulteng.id, Palu - Pernyataan Ketua DPC GMNI Palu, Mulky Satria Kamal, bukan sekadar riak politik biasa, melainkan sebuah otokritik menohok yang menghujam jantung dialektika internal DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah. Sebagai organisasi yang secara historis dan ideologis berbagi rahim pemikiran yang sama dengan Bung Karno, GMNI Palu memandang ada jurang lebar antara diskursus gagasan di tingkat pusat dengan realitas pragmatisme di daerah.

Berikut adalah elaborasi tegas atas tiga poin krusial tersebut:

1. Linearitas dan Konsistensi: Akhiri Sikap ‘Abu-Abu’ di Daerah

Di tingkat nasional, DPP PDI Perjuangan melalui Puan Maharani telah menegaskan bahwa posisi partai sangat jelas dan tidak abu-abu dalam peta politik pemerintahan. PDI-P memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang guna menjaga marwah demokrasi melalui fungsi checks and balances. 

Namun, Mulky melihat adanya anomali di Sulawesi Tengah. Ketika DPP berjuang menjaga kedaulatan politik secara nasional, DPD PDI-P Sulteng justru terkesan terjebak dalam romantisme kekuasaan lokal yang pragmatis. GMNI Palu menuntut agar PDI-P Sulteng berhenti bersikap ambigu. Jika DPP berani mengambil peran sebagai penyeimbang kritis, maka DPD Sulteng dilarang keras menjadi "stempel" bagi kebijakan penguasa lokal yang tidak pro-rakyat. Ketegasan sikap adalah syarat mutlak bagi sebuah Partai Pelopor.

2. Radikalisasi Marhaenisme: Bukan Sekadar Slogan ‘Wong Cilik’

PDI-P telah lama membranding diri sebagai "Partai Wong Cilik" yang berakar pada massa Marhaenis, Soekarnois, dan populis. Secara nasional, Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kader untuk fokus total pada urusan buruh, petani, dan nelayan. 

Kritik Mulky menegaskan bahwa Marhaenisme di Sulteng jangan sampai hanya menjadi komoditas elektoral lima tahunan. GMNI Palu mengingatkan kader PDI-P di Sulteng bahwa ideologi Marhaen adalah pisau analisis untuk membedah ketimpangan, bukan sekadar jargon untuk menarik simpati. DPD PDI-P Sulteng harus kembali ke akar: berdiri paling depan membela kaum yang terhisap, bukan malah larut dalam kenyamanan bersama para elite dan pemilik modal yang menjauh dari denyut nadi rakyat bawah.

3. Manifestasi "Penyambung Lidah Rakyat": Nyali di Tengah Konflik Agraria

Gelar "Penyambung Lidah Rakyat" yang disematkan GMNI merupakan tantangan konkret bagi integritas kader PDI-P di parlemen maupun eksekutif se-Sulawesi Tengah. Di tengah ancaman konflik agraria, dampak destruktif industri ekstraktif, dan marginalisasi tenaga kerja lokal di Sulteng, PDI-P ditantang untuk membuktikan kualitas kadernya yang merupakan lulusan Sekolah Partai.

Mulky menekankan bahwa Sekolah Partai dibentuk untuk mencetak pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah rakyat secara nyata, bukan sekadar pejabat yang pandai beretorika. Jika PDI-P Sulteng hanya diam saat rakyat tergusur dari tanahnya atau saat lingkungan rusak akibat eksploitasi, maka mereka telah berkhianat pada mandat perjuangan partai. PDI-P di Sulteng harus hadir sebagai tameng bagi rakyat kecil melawan hegemoni oligarki lokal.

Kesimpulan Tegas

GMNI Palu menegaskan bahwa PDI-P tidak boleh terjebak dalam "politik dua muka"—tampil garang di Jakarta namun menjinak di Palu. Sebagai alumni GMNI, Megawati telah membangun fondasi partai yang kuat secara institusional. Kini, tugas DPD PDI-P Sulteng adalah membuktikan bahwa mereka layak menyandang panji banteng moncong putih dengan cara berdiri tegak searah dengan garis komando DPP dan denyut nadi perjuangan rakyat Sulawesi Tengah. 

"Harapan kami besar, namun kritik kami jauh lebih besar jika PDI-P Sulteng memilih jalan pragmatisme ketimbang ideologi," tutup Mulky. (Mulki/GMNI Palu)