LMND Palu Gelar Aksi di DPRD Sulteng, Soroti “Serakahnomics” hingga Tambang Ilegal

Faktasulteng.id, Palu – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Senin (20/4/2026).

Aksi yang diikuti sekitar 15 orang ini mengusung tema “Lawan Kaum Serakahnomics” dengan membawa sejumlah tuntutan, mulai dari ketimpangan ekonomi, pendidikan, hingga persoalan tambang ilegal.

Koordinator lapangan, Yohalis S.S, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kondisi ekonomi daerah yang dinilai tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Kami datang hari ini menyuarakan apa yang telah menjadi keresahan bersama, mulai dari persoalan nasional serakahnomics, kasus terhadap Andri Yunus, evaluasi MBG, sampai kepada persoalan masyarakat kecil seperti pangan, tambang ilegal, serta tingkat kemiskinan yang kian memprihatinkan,” ujarnya.

LMND Kota Palu menilai pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencapai 8,47 persen pada 2025 belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan yang masih berada di kisaran 10,52 persen. Menurut mereka, kondisi itu menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan, serta kuatnya pengaruh modal besar dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, massa juga menyoroti sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Sulteng yang masih sekitar 9 tahun dinilai menjadi indikator masih tingginya angka putus sekolah, terutama di wilayah terpencil.

Mereka pun mendesak pemerintah untuk menjamin pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Di sektor pangan, LMND Kota Palu meminta evaluasi terhadap program MBG. Mereka menilai program tersebut berpotensi tidak tepat sasaran dan belum sepenuhnya melibatkan petani serta pelaku usaha lokal.

“Kalau pengadaan pangan dikuasai pemasok besar, petani hanya jadi penonton. Program seperti ini harus berpihak ke produksi lokal dan menghidupkan ekonomi kerakyatan,” kata Yohalis.

LMND Kota Palu juga menyoroti dugaan belum transparannya penanganan kasus penyerangan terhadap Andri Yunus. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka.

Tak hanya itu, massa turut mendesak Satgas PKH untuk segera mengambil alih tambang ilegal yang telah disegel, guna mencegah aktivitas kembali berulang.

LMND Kota Palu menyatakan akan terus mengawal isu-isu tersebut hingga ada kejelasan kebijakan dan penanganan di lapangan, terutama terkait pemerataan ekonomi, transparansi program pemerintah, serta penertiban tambang ilegal di Sulawesi Tengah.*(Abdy HM).