Aliansi WIR Gelar Unjuk Rasa di DPRD Sulteng, Desak Perbaikan Kebijakan Pusat dan Daerah

FaktaSulteng.id, Palu – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Waktu Indonesia Revolusi (WIR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Kamis (18/6/2026).

Massa aksi yang berasal dari beberapa kampus di palu seperti UIN Datokarama Palu dan Universitas Alkhairaat (UNISA) Palu itu menyuarakan berbagai persoalan nasional dan regional. Aksi tersebut diikuti sekitar 100 massa aksi dari kedua kampus di Kota Palu tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi dari UNISA Palu Ami, mengatakan pihaknya membawa sedikitnya 19 tuntutan yang mencakup isu nasional dan daerah.

"Jadi kami dari teman-teman Aliansi WIR membawa 19 tuntutan yang terdiri dari isu nasional dan isu regional. Di antaranya terkait revisi UU TNI dan UU Polri, pemborosan APBN, kenaikan nilai dolar, harga BBM, serta berbagai persoalan lainnya yang dianggap perlu menjadi perhatian pemerintah," kata Ami saat diwawancarai Faktasulteng.id, di sela-sela aksi.

Dalam tuntutan nasional, massa aksi meminta pemerintah dan DPR meninjau kembali revisi UU Polri dan TNI, menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, serta mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka juga menuntut penegakan supremasi hukum dan supremasi sipil, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), serta menolak kenaikan harga BBM.

Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah mengembalikan TNI ke fungsi pertahanan, mencabut regulasi yang dinilai mengarah pada komersialisasi pendidikan, menurunkan harga bahan pokok, memberikan hak-hak guru honorer, menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas negara, menjaga stabilitas nilai rupiah, menghentikan pemborosan APBN, serta meminta Pemerintahan Prabowo-Gibran mengakui berbagai kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara pada isu regional, massa aksi menuntut evaluasi aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah dan penghentian deforestasi, menghentikan alih fungsi lahan pertanian dan konflik agraria, mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Parigi Moutong, menjaga stabilitas ekonomi, pangan dan kesehatan masyarakat, serta menghentikan praktik bank tanah di Kabupaten Poso.

Ami menyoroti proyek strategis nasional yang berada di Desa Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, masyarakat setempat telah menyampaikan berbagai keluhan terkait pembukaan lahan yang dilakukan dalam kawasan proyek tersebut.

Melalui aksi tersebut, aliansi mahasiswa berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai tuntutan yang mereka sampaikan dan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dianggap berdampak langsung terhadap masyarakat. *(Abdy HM).