DPRD Sulteng Gelar RDP, Soroti Layanan dan Sarana RSUD Undata

Faktasulteng.id, Palu - Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng dan Wakil Direktur RSUD Undata, Selasa (23/9/2025), di Ruang Baruga DPRD Sulteng Gedung B Lantai 3. Rapat tersebut membahas kondisi sarana prasarana dan pelayanan kesehatan di RSUD Undata yang menjadi sorotan publik seiring berjalannya program Berani Sehat.

Dalam rapat, sejumlah anggota dewan menyoroti persoalan teknis pelayanan. Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Dr. I Nyoman Slamet, menilai program Berani Sehat membawa dampak positif bagi masyarakat, namun sekaligus menimbulkan beban baru pada fasilitas layanan kesehatan. Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran puskesmas sebagai garda terdepan agar pasien tidak langsung memadati rumah sakit.

“Puskesmas harus difungsikan sebagai layanan pertama, sehingga kasus ringan bisa ditangani lebih awal. Kalau semua langsung ke RS, jelas akan membebani IGD maupun ruang rawat inap,” ujarnya.

Slamet juga menyoroti keterbatasan kapasitas ruang UGD, akses masuk yang terlalu terbuka, hingga kesiapan ruang perawatan yang dinilai belum standar.

Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra, Zalzulmida A. Djanggola, menegaskan perlunya sistem layanan kesehatan berjenjang mulai dari Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit kabupaten sebelum rujukan ke RSUD Undata.

“Kalau semua pasien 12 kabupaten-kota menumpuk di Undata, jelas kita kewalahan. Harus ada sistem jaringan yang terintegrasi,” tegasnya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, Wayan Apriani, mengakui beban rumah sakit meningkat drastis sejak program Berani Sehat diluncurkan. Data mencatat lonjakan pasien dari 3.000 pada April menjadi 9.000 pada Juli, meski kini melandai di angka 6.000-7.000 pasien per bulan.

“Memang terjadi perubahan perilaku masyarakat, semua ingin langsung ke rumah sakit karena lebih mudah dengan membawa KTP. Padahal sistem rujukan sudah ada melalui puskesmas,” jelasnya.

Wayan juga mengungkapkan bahwa kesiapan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Undata baru mencapai 10 persen, jauh dari target nasional.

Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Undata, dr. Natsir, menyampaikan pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, termasuk menambah jenis layanan spesialis agar pasien tidak semua dirujuk ke Makassar. Namun, keterbatasan ruang operasi, tenaga dokter spesialis, dan sarana pendukung masih menjadi tantangan.

“Beban pasien meningkat tajam, sementara ketersediaan kamar operasi dan ruang perawatan masih terbatas. Kadang pasien harus menunggu lama untuk jadwal operasi. Bahkan ada kasus pasien terpaksa dirawat di mobil karena ruang penuh,” ungkapnya.

Menutup rapat, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menegaskan bahwa persoalan utama RSUD Undata adalah over kapasitas dan keterbatasan daya dukung sarana. Ia meminta adanya perbaikan sistem pelayanan, peningkatan etika dan budaya kerja tenaga kesehatan, serta dukungan renovasi besar-besaran dari pemerintah provinsi.

“Kalau tidak ada kamar, setidaknya pelayanan dengan senyum bisa menenangkan pasien dan keluarga. Ini soal sentuhan kemanusiaan. Perbaikan sudah mulai berjalan, tapi kita semua harus mengawal agar masyarakat benar-benar merasakan layanan kesehatan yang layak,” tandasnya.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya:

• pembenahan sistem RSUD Undata,
• pemenuhan tenaga dokter spesialis dari putra daerah,
• renovasi fasilitas rumah sakit untuk menunjang program Berani Sehat,
• serta peningkatan komunikasi antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien.

(Abdy)