Di Tengah Sorotan DPRD Sulteng, Dinkes dan RSUD Undata Akui Banyak Tantangan

Faktasulteng.id, Palu - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Dinas Kesehatan Sulteng dan manajemen RSUD Undata, Selasa (23/9/2025), mengungkap sejumlah persoalan nyata dalam pelayanan kesehatan di daerah.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Wayan Apriani, mengakui program Berani Sehat yang dicanangkan pemerintah memberi dampak positif dalam memperluas akses layanan kesehatan. Namun, di sisi lain, program ini menimbulkan tantangan baru dengan lonjakan pasien yang signifikan.

“Jumlah kunjungan pasien yang biasanya hanya 3.000 per bulan pada April, melonjak menjadi 9.000 pada Juli. Saat ini memang melandai, tapi masih di kisaran 6.000-7.000 pasien setiap bulan. Lonjakan ini jelas membebani fasilitas rumah sakit,” ungkap Wayan.

Ia menjelaskan, masyarakat kini cenderung langsung menuju rumah sakit hanya dengan membawa KTP tanpa melalui mekanisme rujukan puskesmas. Kondisi ini mengakibatkan penumpukan pasien di RSUD Undata sebagai rumah sakit rujukan utama provinsi.

“Kami sudah memiliki sistem rujukan, tetapi perilaku masyarakat berubah. Semua ingin langsung ke rumah sakit karena dianggap lebih cepat dan praktis,” tambahnya.

Selain itu, Wayan menyinggung keterlambatan penerapan standar nasional layanan kesehatan. “Kesiapan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Undata baru sekitar 10 persen. Masih banyak sarana yang harus dibenahi,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Direktur RSUD Undata, dr. Natsir. Menurutnya, lonjakan pasien berdampak langsung pada keterbatasan ruang rawat inap, kamar operasi, hingga tenaga dokter spesialis.

“Kapasitas ruang perawatan kami sangat terbatas. Pasien yang butuh operasi harus menunggu jadwal cukup lama. Bahkan ada kondisi pasien terpaksa dirawat di mobil karena kamar penuh. Ini fakta yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.

RSUD Undata, lanjut Natsir, juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. “Kami berupaya menambah layanan spesialis supaya pasien tidak perlu jauh-jauh ke Makassar. Tapi ketersediaan tenaga masih minim,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Sulteng melalui Komisi IV menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah provinsi. Ketua Komisi IV, Hidayat Pakamundi, menekankan pihaknya akan mengawal rekomendasi perbaikan agar masalah yang diungkap Dinkes dan RSUD Undata tidak dibiarkan berlarut-larut.

“Ini soal pelayanan publik yang menyangkut kesehatan masyarakat. DPRD hadir untuk memastikan pemerintah bertindak cepat, sehingga layanan kesehatan di Sulteng bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” tandas Hidayat.

(Abdy HM)